Selain soal Pungli di lingkungan sekolah, Nasruddin juga menyinggung soal izin Alfamart dan Indomaret yang kian menjamur bahkan mematikan pedagang kecil. Bahkan Jhon Romi Sinaga SE, Wakil DPRD Kota Pekanbaru ini juga akat bicara soal banyaknya temuan Pungli di berbagai sektor di Kota Pekanbaru, baik yang disamaikan oleh masyarakat maupun berdasarkan temuan di lapangan, dan diperkirakan belum diketahui oleh pihak Ombudsman.

"Udah beberapa kali kit dapat pengaduan soal buruknya pelayanan publik di Kota Pekanbaru, teruatama soal pendidikan dan kesehatan," katanya lagi.

Untuk itu, sebagai upaya pengawasan pecegahan makin banyaknya laporan dari masyarakat, Jhon Romi Singa berharap ada kerja sama bahkan adanya MoU antara DPRD Kota Pekanbaru dengan Ombudsman RI Provinsi Riau. "Dari segi pengawasan, kita inginnya adanya MoU DPRD dengan ombudsman, bagaimana kita memberantas banyaknya laporan-laporam terkait pungututan liar, kalau kita bersatu tentu ada juga pengaruhnya nanti kepada masyarakat, terutama dalam tindakan pencegahan," terangnya.

Kepala Ombudsman Riau Ahmad Fitri, mencoba menjelaskan satu persatu dari yang disampaikan oleh Komisi I DPRD Pekanbaru tersebut. "Terkait kerja sama atau MoU antara DPRD dan ombudman yang disampaikan Pak Jhon Romi Sinaga tadi kita sambut positif dan baik, namun tanpa itu juga kita tetap bisa terus berkoordinasi," katanya lagi.

Bahkan menurut Ahmad Fitri lagi, undang-undang nomor 25 tahun 2009, juga menyebutkan, bahwa masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik bisa menyampaikan keluhan kepada ombudsman, kepada DPRD dan lebih awal lagi kepada penyelenggara pelayanan publik itu sendiri.

"Pada dasarnya DPRD dan Ombudsman punya kesamaan yakni dalam pengawasan, namun terkadang apa yang dikelukan masyarakat kepada ombudsman belum tentu diketahui oleh DPRD dan begitu juga sebaliknya, makanya perlunya koordinasi seperti ini, dan dari hearing ini kiga banyak informasi yang kita dapat dari DPRD,"tutupnya.(halloriau)