MONITORRIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pelalawan, Tahun Anggaran 2023 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Pelalawan, Selasa (9/11) sebulan yang lalu. 

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Pelalawan Baharudin SH MH didampingi Wakil Ketua Syafrizal SE dan Faisal MSi yang dihadiri seluruh anggota DPRD Pelalawan.

Sedangkan dari pihak pemerintah daerah, terlihat Bupati Pelalawan, H Zukri bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan.

Dalam Penandatanganan kebijakan umum dan PPAS yang baru lalu, merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah dalam teknis penyusunan rancangan APBD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota yang terdapat pada pasal 16 ayat 6 yakni, kebijakan umum APBD dan prioritas  plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama dan ditandatangani oleh Kepala Daerah beserta pimpinan DPRD dalam sebuah rapat paripurna. 

"Alhamdulillah, penandatanganan nota kesepahaman KUA PPAS 2023, telah kita laksanakan, hari ini, (Selasa,9/11,red) dan nantinya akan dilanjutkan dengan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menuntaskan angka-angka yang telah disepakati bersama. Baru setelah tuntas dan disepakati akan dilanjutkan dengan penyerahan rancangan APBD murni 2023 dari pemerintah ke DPRD untuk disahkan menjadi APBD,"ujar Ketua DPRD Pelalawan, Baharudin SH MH.

Masih kata Ketua DPRD Pelalawan yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini, bahwa setelah penandatanganan nota kesepakatan PPAS APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2023 antara DPRD dan pemerintah, kita sangat mengharapkan kepada pemerintah agar segera membuat Ranperda yang nantinya diserahkan kepada DPRD untuk dibahas.

 "DPRD akan berusaha semaksimal mungkin agar APBD anggaran tahun 2023 segara mungkin dapat terselesaikan tepat waktu," ungkapnya.

Dan untuk itu lanjut Baharudin lagi, untuk tahun anggaran 2023, pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Negeri Amanah ini dapat dilaksanakan lebih awal agar kualitas pekerjaan menjadi optimal.

"Dengan telah selesainya pengesahan APBD tentunya pihak Pemerintah dapat segera merealisasikan program yang telah disusun sehingga dapat selesai tepat waktu,"katanya mengakhiri.

Sementara itu Bupati Pelalawan H Zukri menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang telah menandatangani proses penyusunan KUA-PPAS beserta nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pelalawan Tahun anggaran 2023.

"Saya sebagai Bupati Kabupaten Pelalawan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dewan (DPRD Pelalawan, red) atas saran, tanggapan, dan koreksi terhadap rancangan kebijakan umum APBD beserta PPAS Kabupaten Pelalawan 2023, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa nota kesepakatan KUA dan PPAS, " ujar Zukri dengan ucapan yang cukup jelas.

Ditambahkannya lagi, Bupati yang juga merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Riau ini sangat berharap, agar kesepakatan bersama, eksekutif dan legislatif kedepannya selalu saling memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga tahap evaluasi. 

"Saya yakin DPRD dan Pemerintah  akan dapat saling bekerja sama demi kepentingan warga masyarakat, dan ini merupakan keuntungan yang sangat bagus demi berjalannya program yang telah sama-sama kita bahas dan kita putuskan," terang Zukri.

Kemudian Zukri juga menambahkan, dengan penerimaan dan belanja daerah yang disepakati ini, target kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 akan dapat tercapai, begitu juga aspirasi masyarakat dapat diakomodir dengan baik.

"Kalau kita dapat saling sinergi, maka sumber anggaran lain seperti APBN dan APBD Provinsi Riau dapat kita raih secara maksimal untuk dialokasikan di Kabupaten kita ini, sehingga hal ini dapat mempercepat ,"katanya mengakhiri. (Parlementaria)