ROHIL (MR) - Komisi C DPRD Rokan Hilir menggelar rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas mitra kerja dari 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Rohil berlangsung di Ruang Komisi C DPRD Rokan Hilir, di Bagansiapiapi, Senin (20/2/2023).

Adapun dinas mitra kerja Komisi C DPRD Rokan Hilir yang mengikuti rapat kerja diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Permukiman Rakyat (Perkim) dan Dinas Perhubungan (Dishub) serta dihadiri masing-masing kepala dinas.

Sememtara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rokan Hilir tampak tidak hadir pada rapat kerja yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Komisi C tersebut.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra OPD tersebut dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Efendi SE didampingi Anggota DPRD lainnya Muhammad Firdaus, dalam rangka terkait progres perencanaan pembangunan di masing-masing OPD dan apa-apa saja yang sudah disahkan APBD Tahun 2023.

"Jadi rapat pada hari ini yang kita laksanakan pada intinya kita ingin menanyakan sudah sampai dimana progres yang sudah disahkan melalui APBD 2023 dan rencana apa saja dari masing-masing OPD," katanya.

Pihaknya pun berharap, untuk Tahun Anggaran APBD murni 2023 ini realisasinya tidak terlambat seperti tahun sebelumnya, yakni Tahun 2022 sehingga nanti semua kegiatan tidak lagi dilaksanakan di penghujung tahun. Menurut Basiran Nur Efendi, alangkah baiknya setiap kegiatan fisik dapat dilaksanakan lebih awal.

Nur Efendi menilai jika pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan di penghujung tahun ditakutkan akan terhalang cuaca yang tidak menentu seperti curah hujan yang tinggi yang dapat menghambat jalannya roda pembangunan sehingga kita dapat belajar dari pengalaman Tahun 2022 yang lalu.

Di sela-sela rapat kerja tersebut, lebih jauh, Basiran, memaparkan bahwa pada bulan April 2023 perncanaan fisik sudah selesai. Setelah perencanaan fisik selesai kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan fisik, sesuai dengan laporan dari masing-masing OPD yang hadir.

Dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rokan Hilir sendiri tampak dihadiri langsung oleh Suwandi S.Sos, dari Dinas Permukiman (Perkim) dihadiri Kadis Budi Mulia. Sementara, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), pihak Komisi C DPRD mengaku belum mengetahui apa alasan pihak PUTR tidak dapat menghadiri rapat kerja yang digelar. Kendati demikian, Komisi C DPRD akan menggelar ulang pertemuan dengan Dinas PUTR yang akan digelar pada rapat kerja pekan depan.

Terkait hal itu, pihak DPRD dari Komisi C akan menjadwalkan kembali rapat kerja dengan Dinas PUTR pada pekan depan sehingga diharapkan semua kegiatan fisik dapat dilaksanakan dengan segera. Jika waktunya luang akan menghasilkan pekerjaan yang bagus sehingga tidak berburu dengan waktu di akhir tahun.

"Jadi kita nanti tidak diburu oleh waktu. Kegiatan pembangunan banyak fisik seperti gedung, rumah ibadah dan lainnya, sehingga ini memerlukan waktu yang cukup agar hasilnya lebih bagus," tukasnya.

Muhammad Firdaus, menambahkan, salah satu fungsi DPRD itu adalah pengawasan. Pihaknya tidak ingin peristiwa kegiatan fisik Tahun 2022 yang lalu tidak terulang kembali di Tahun 2023. "Kalau bisa kegiatan Tahun 2023 mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaannya itu dapat dilaksanakan secepatnya," katanya. (Wisman)