PEKANBARU (MR) - Bupati Rokan Hilir  Afrizal Sintong menyerahkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Riau, Indria Syzinia, Senin (13/3/2023) di Pekanbaru.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir Fauzi Erizal, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir Darwan dan Kepala Inspektorat Rokan Hilir Roy Azlan.

Tampak hadir Bupati Pelalawan Zukri dan Walikota Dumai juga turut menyerahkan LKPD tersebut. 

Atas diserahkannya LKPD tersebut, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengucapkan terimakasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau yang telah menerima laporan tersebut. Bupati Afrizal Sintong mengatakan LKPD tersebut disampaikan tepat waktu dan siap diperiksa secara rinci oleh tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Riau yang mana dalam penyusunan LKPD ini mendapat bimbingan dan arahan agar laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"  kata Afrizal Sintong.

Afrizal Sintong menambahkan, Rokan Hilir telah empat kali berturut-turut meraih peringkat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Dengan pengalaman itu, Bupati Rohil Afrizal Sintong berharap Rohil dapat kembali meraih opini WTP.

"Kami sadari memang masih banyak kekurangan dalam membuat laporan ini dan kami Pemerintah Daerah (Pemda) selalu berupaya meningkatkan kinerjanya terutama dalam membuat laporan agar bisa mempertahankan opini WTP lagi," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI wilayah Riau Indria Syzinia dalam pidatonya memberikan apresiasi kepada Pemkab Rokan Hilir, kemudian kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai yang secara tepat waktu telah menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2022. 

Indria juga mengapresiasi tiga kabupaten tersebut, yang mana pada tahun sebelumnya juga telah meraih opini WTP. Untuk itu, Indri berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan masing-masing daerah agar uang yang dikelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya.

"Dengan peringkat WTP tersebut, jajaran Jemerintah Daerah seharusnya bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya yang lebih transparan dan akuntabel," pungkasnya. (man/rls Diskominfotiks Rohil)