ROHIL (MR) - Dewan Perwakilan Rakyak Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat paripurna pandangan umum frsksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Rokan Hilir, Selasa (5/9/2023) malam.

Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Rohil Basiran Nur Efendi, Wakil Ketua I H Abdullah, Wakil Ketua III DPRD Rohil Hamzah, S.Hi.,MM, beserta Anggota DPRD Rohil berjumlah 9 (sembilan) Fraksi. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Rohil, Sarman Syahroni ST, juga ikut hadir.

Rapat paripurna Ranperda dihadiri langsung oleh Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil Fauzi Erizal, S.Sos,M.Si beserta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hilir.

Dari sembilan fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya terkait Ranperda  diantaranya adalah Fraksi Partai Golkar yang disampaikan juru bicaranya. Darwis Syam, SH menyampaikan Fraksi Partai Golkar mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas penyusunan laporan keuangan yang telah di audit BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Semoga peringkat dengan wajar tanpa pengecualian laporan keuangan tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan kedepannya. Sebelumnya Partai Golkar sudah memberikan pandangan secara umum terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rohil Tahun Anggaran (TA) 2022.

Untuk dapat mengukur tindak pencapaian dari pelaksanaan kegiatan program pemerintah perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja yang merupakan suatu proses sistematis menilai apakah program atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan rencana tersebut dan lebih penting adalah apakah pencapaian keberhasilan yang telah di targetkan saat perencanaan.

Fraksi Partai Golkar kedepan memandang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran sudah semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur anggaran operasional di masa-masa yang akan datang. Untuk itu, kata Darwis Syam, penggunaan instrumen anggaran berbasis kinerja menjadi mutlak untuk sepenuhnya dilaksanakan. Fraksi Partai Golkar berharap upaya meningkatkan pendapatan daerah harus lah diupayakan menjadi memaksimalkan  potensi pendapatan daerah.

Pihaknya berharap pemerintah serius dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan serta upaya membangun upaya kesadaran masyarakat agar kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya terkait dengan pembayaran pajak, retribusi dan kontribusi kewajiban lainnya yang menyangkut dengan pendapatan daerah.

Praksi Partai Gokar juga berharap kedepan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rokan Hilir dapat menjadi ujung tombak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memberikan kontribusi yang signifikan.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Partai Golkar juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD yang memiliki serapan anggaran cukup rendah agar dijadikan pertimbangan untuk perencanaan anggaran tahun 2024.

Praksi Partai Golkar terhadap kerjasama yang telah terbina dan berlangsung dengan harmonis antara eksekutif dan legislatif selama ini dapat terus dipertahankan dan di tingkatkan guna menjaga kelangsungan pembangunan daerah yang mengikuti seluruh sendi kehidupan sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat dan merupakan wujud dari implementasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai.

"Semoga Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 seluruhnya dapat disepakati dan disetujui bersama," pungkasnya. (Wisman)