BAGANSIAPIAPI (MR) - Hingga saat ini status honorere atau tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) belum jelas, apakah pemkab setempat akan merumahkan honorer terbut atau sebaliknya tetap memperpangkan kontraknya.

"Kita belum bisa memastikan tentang nasib honorer tersebut. Karena saat ini pemkab rohil akan melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak DPRD mengenai nasib para honorer yang sudah lama bekerja dan mengabdi baik di pemkab rohil maupun di DPRD sendiri," ujar Sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan Msi, Jumat (10/3/2017) di Bagansiapiapi.

Disebutkan, Jumlah tenaga honorer saat ini ribuan orang yang tersebar di sekretariat daerah, Satker, DPRD dan sekolah. "Kebijakan tentang nasib Tenaga Honorer tetap akan kita ambil. Akan tetapi kita belum bisa pastikan kapan, yang jelas Pemkab dan DPRD akan melakukan pertemuan lebih dulu agar bisa sama-sama mengambil kesepakatan terkait tenaga kontrak ini," jelasnya.

Ia mengatakan bukan hanya Tenaga Honorer saja yang akan dilakukan kebijakan tersebut akibat devisit anggaran yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, namun Ia menegaskan banyak hal lain yang juga turut diambil kebijakan oleh pemerintah daerah setempat, seperti program dan kegiatan serta banyak hal lainnya.

Dari hasil pertemuan dengan pemerintah pusat di Jakarta belum lama ini, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) masih fleksibel.

"Artinya tergantung berapa penerimaan negara. Hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) saja yang di pastikan aman. Karena itu Pemkab harus bekerja keras menggali potensi-potensi yang ada," pungkasnya.*** (halloriau)