TEMBILAHAN (MR) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan standarisasi indikator kemiskinan sebagai acuan yang dapat digunakan secara umum.

Sebab, mengingat sampai sejauh ini sering terjadi kesimpang-siuran menyangkut angka kemiskinan rill, khususnya di Kabupaten Inhil. 

"Memang tidak dapat dipungkiri, indikator kemiskinan ada berbagai macam. Sehingga, penyimpulan terhadap angka kemiskinan pun menjadi variatif. Peran Disdukpencapil dalam pengumpulan data masyarakat miskin dengan indikator yang baku tentu menjadi sebuah keharusan untuk menghindari kesimpang-siuran," ujar Wardan kepada awak media disela kegiatan Forum Komunikasi Publik, Senin (13/3/2017) kemarin.

Ihwal kesimpang-siuran ini, dicontohkan Bupati seperti antara data rilisan Badan Pusat Statistik Kabupaten Inhil dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tembilahan. Dimana, dari contoh itu dinilainya terdapat perbedaan.

"Hal tersebut terjadi, karena terdapat indikator yang berbeda dari dua lembaga mengenai angka kemiskinan. Yang mana, BPS mengacu pada hasil survey di lapangan, sedangkan BPJS berpedoman pada jumlah peserta yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran. Sehingga, angka kemiskinan membengkak," tambahnya.

Untuk kasus membengkaknya angka kemiskinan seperti yang terjadi di BPJS Tembilahan, menurutnya disebabkan oleh banyaknya masyarakat 'mengaku miskin' yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran.

"Makanya, nanti dari Disdukpencapil, harus ada indikator-indikator yang tepat, indikator yang akurat dalam penghitungan angka kemiskinan, dalam estimasi masyarakat rentan miskin dan sebagainya," tutup Wardan.***(adv/diskominfo)