JAKARTA (MR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pulau Batam berpotensi besar menjadi kawasan ekonomi yang berperan sebagai sentra industri.

Presiden Jokowi mengharapkan Batam dikelola secara profesional agar dapat dikembangkan menjadi sentra industri bernilai ekonomi tinggi.

‎"Kita inginkan Batam semakin mampu bersaing. Saya kira perlu dikelola, di-manage lebih profesional sehingga apa yang kita harapkan dapat menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar dikembangkan menjadi kawasan industri," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/3).

Rapat yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla secara khusus mengevaluasi pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis dan program prioritas nasional di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, dibahas juga percepatan pembangunan di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Disebutkan, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 5,03 persen pada 2016 lalu, ‎lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan.

Pencapaian ini, katanya, menunjukkan bahwa Kepulauan Riau telah mengalami transformasi menjadi industri pengolahan, yang berperan sebagai penggerak ekonomi dan penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Saat ini, pengangguran terbuka di Provinsi Riau mencapai 7,69 persen.

"Pengembangan sektor industri pengolahan memerlukan perhatian kita bersama. Ketika terjadi fluktuasi pada industri pengolahan, maka akan berdampak pada tingkat pengangguran," katanya.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah akan bekerja lebih fokus untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi di Kepu‎lauan Riau. Selain Batam, di daerah itu juga terdapat wilayah dengan potensi ekonomi signifikan, seperti Pulau Anambas, Kepulauan Natuna, Pulau Lingga, Pulau Karimun, dan Pulau Bintan.

"Di Kepulauan Natuna kita bisa fokus pada sentra industri kelautan dan perikanan serta gas. Pulau Karimun bisa dikembangkan sentra industri manufaktur. Tapi, pengembangan industri ini harus dilakukan secara terintegrasi sehingga kecepatan pelayanan pada investor bisa dilakukan dengan baik," kata Presiden Jokowi.*** (brt1)