RENGAT (MR) - Saat menjadi Pembina Upacara di halaman Kantor  Bupati Inhu, Senin (10/4/2017) lalu, banyak hal penting yang disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman.

Di depan Bupati Inhu, Yopi Arianto dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu, Gubri menegaskan pentingnya sinergi atau kerjasama antara Pemprov dengan Pemkab, terutama dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan.

"Antara Pemprov dengan Pemkab harus bersinergi agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kita tidak bisa sendiri-sendiri," tegas pria yang akrab disapa Andi Rachman itu.

Andi juga menegaskan pentingnya integritas dan loyalitas dalam bekerja. Tidak boleh ada dua komando. Staf atau bawahan harus mendukung apa yang ditegaskan pimpinan. Termasuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.

Pendampingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kinerja Pemprov Riau adalah upaya untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas kinerja.

"Alhamdulillah apa yang diinginkan KPK sudah 75 persen kita laksanakan. Yang 25 persen hanya karena menyangkut aturan perundang-undangan dan itu dalam proses," katanya.

Apa yang sekarang dilakukan KPK di tingkat provinsi, secara bertahap akan dilakukan di lingkungan Pemkab/Pemkot se-Riau.

"Karena kita tidak bisa lagi berfikir mundur. Kita harus benahi semuanya. Reformasi birokrasi harus kita lakukan agar kinerja Pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Andi tegas.

Andi menyinggung bahwa mulai Tahun Anggaran 2018 di tingkat Provinsi Riau akan diberlakukan sistem penggajian satu pintu atau single salary. Sistem ini diharapkan bisa memacu kinerja ASN. Karena hanya ASN yang berkinerja tinggi yang bisa mendapatkan gaji lebih besar.

"Kalau kinerjanya tidak bagus, ya penerimaannya kecil. Sekarang kita sedang siapkan aturannya," kata Andi.(FT10/RB)