BENGKALIS (MR) -  Dalam mengahadapi kondisi keuangan daerah saat ini, sudah semestinya pemerintah Kabupaten Bengkalis menerapkan sebuah pola yang terukur, efisien dan akuntabel dalam pengendalian belanja pemerintah daerah untuk porsi belanja pegawai, belanja modal serta belanja barang dan jasa. 

"Melihat kondisi keuangan daerah saat ini, sudah semestinya Pemkab Bengkalis melakukan pola terukur dan efisien dalam pengendalian belanja daerah," ujar Reza Alfian Ketua BM PAN Kabupaten Bengkalis,  Selasa (11/04/2017).

Dikatkannya lagi dengan anggaran APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017 ini, lebih kurang 3,7 T dan terjadinya penjabaran APBD pada tahun ini akibat beban dari kewajiban hutang pemerintah kepada pihak ketiga, maka sebaiknya pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD kembali melakukan Rasionalisasi anggaran untuk memperkuat dan menjamin APBD tahun 2017 agar kondisi tahun 2016 lalu tidak terulang kembali terhadap keuangan daerah.

Selain itu kata Reza proporsional anggaran sudah seharusnya mengutamakan pro rakyat, dengan menekan belanja barang dan jasa tidak melebihi 30 persen dari porsi belanja pegawai, dengan demikian alokasi anggaran belanja modal mampu menjangkau masyarakat secara keseluruhan. 

"Bisa saja APBD sebesar 3,7 T tersebut, sudah mencakup dari sisa anggaran serta kegagalan transfer kedaerah Tri wulan keempat tahun 2016. Maka pemerintah dan DPRD perlu memastikan kondisi tersebut secara yakin," harapnya lagi.

Ditambahkannya bahwa APBD sebagai dokumen daerah yang memuat kebijakan anggaran perlu mendapatkan perhatian dan penelaahan yang serius, sebagai fungsi distribusi anggaran APBD sudah seharusnya mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat secara luas.*** (halloriau)