PEKANBARU (MR) – Rendahnya realisasi penyaluran bantuan pendidikan dan sosial di Provinsi Riau menjadi perhatian serius Komisi V DPRD Riau. Hingga pertengahan Januari 2026, serapan bantuan seperti Bantuan Indonesia Pintar (BIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) baru mencapai sekitar 23 persen, jauh dari harapan menjelang batas akhir penyaluran pada 31 Januari 2026.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Abdul Kasim, menilai persoalan utama bukan semata pada besaran anggaran, melainkan lemahnya sinkronisasi dan kesiapan data penerima dari daerah ke pusat. Padahal, total dana bantuan yang dialokasikan untuk Riau berkisar antara Rp11 hingga Rp13 miliar.

“Kalau data tidak cepat dan akurat dikirim, risiko bantuan tidak tersalurkan tepat waktu sangat besar,” ujar Abdul Kasim saat ditemui wartawan, Selasa (13/1/2026).

Politisi PKS tersebut menjelaskan, penetapan penerima bantuan sepenuhnya mengacu pada proses verifikasi dan evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mekanisme ini membuat data penerima bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahun, menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat.

“Penerima bantuan tahun lalu belum tentu memenuhi syarat tahun ini. Ini yang harus dipahami daerah agar pembaruan data dilakukan secara rutin,” jelasnya.

Untuk meminimalkan potensi gagalnya penyaluran, Komisi V DPRD Riau telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan sejumlah instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan guna menyamakan persepsi dan pola kerja antar lembaga, sekaligus memastikan data dari daerah benar-benar tervalidasi sebelum disampaikan ke pemerintah pusat.

Komisi V berharap, dengan koordinasi yang lebih solid dan percepatan pembaruan data, penyaluran bantuan pendidikan dan sosial di Riau dapat dikebut dalam sisa waktu yang ada dan tepat menyasar masyarakat yang berhak menerima. (*)