PEKANBARU (MR) — Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF) Dumai, Assoc. Prof. Dr. HM Rizal Akbar, M.Phil., menjadi pembicara dalam diskusi bertema Jaringan Kesultanan Islam di Nusantara yang digelar di Pondok Kopi Professor, Pekanbaru, Selasa (10/2/2026) pagi.

Diskusi ini menghadirkan puluhan tokoh dan akademisi, di antaranya Prof. Dr. KH. Abdul Somad, Lc., M.A., Prof. Dr. H. Alaiddin Koto, M.A., Prof Afrizal, Prof Sudirman, Mambang Mit, serta tokoh masyarakat lainnya. Acara dibuka langsung oleh Ketua Lembaga Pengkajian Islam dan Peradaban, Prof Dr H Alaiddin Koto.

Dalam paparannya, Assoc. Prof. Dr. HM Rizal Akbar menegaskan bahwa pembahasan jaringan kesultanan Islam tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang ulama dan jalur masuknya Islam ke Nusantara.

“Diskusi ini menjadi sangat menarik karena kita tidak hanya membahas kerajaan, tetapi juga jaringan ulama. Ketika kita menelusuri tokoh seperti Syekh Jumadil Kubro, Walisongo, hingga kesultanan-kesultanan Islam, maka terlihat bahwa Islam di Nusantara tumbuh melalui jaringan yang kuat dan saling terhubung,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kajian tentang jaringan kesultanan dan ulama menjadi penting untuk memahami identitas sejarah Islam di kawasan Nusantara, baik dari sisi perdagangan dan kajian tasauf. Banyak pertanyaan yang masih harus ditelaah dari abad 17-18 sedangkan bagaimana dengan kurun abad ke 4 hingga abad 16.

Diskusi yang dipandu atau dimoderator Wakil Rektor III UIN Suska Riau, Haris Simaremare Ph.D mempersilakan pembicara Prof. Dr. KH. Abdul Somad, Lc., M.A. Dalam penyampaiannya Prof Abdul Somad menegaskan posisi strategis kawasan Melayu yang berada di antara dua peradaban besar yakni India dan Cina.

“Diapit oleh dua peradaban besar, India dan Cina, maka orang Melayu di Kepulauan Nusantara ini bukan orang sembarangan. Sebelum Nabi Muhammad lahir, negeri ini sudah memiliki peradaban dan kerajaan,” jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah kerajaan yang mengalami proses islamisasi, seperti Indragiri yang awalnya bercorak Hindu, kemudian berubah menjadi kesultanan Islam.

“Kalau diurut dari utara, ada Lamuri, kemudian Pasai, lalu Aceh. Di kawasan Melayu lainnya ada Langkat, Pagaruyung, Tambusai, Pinang Awan, Negeri Sembilan, Siak, hingga ke wilayah Johor, Riau-Lingga, Makassar, Bone, bahkan sampai Mindanao dan Manila,” paparnya.

Diskusi berlangsung hangat dengan berbagai pertanyaan kritis dari para tokoh yang hadir. Prof. Afrizal mempertanyakan sejauh mana jaringan kesultanan Islam itu terhubung secara politik dan bukan hanya secara keagamaan.

“Apakah jaringan kesultanan ini benar-benar membentuk satu kekuatan politik bersama, ataukah hanya terhubung dalam jaringan ulama dan perdagangan?” tanyanya.

Sementara itu, Prof. Sudirman menyoroti posisi Melayu dalam konteks kebangsaan Indonesia modern. 

“Apakah Melayu bisa menjadi identitas kultural yang mempersatukan Indonesia, atau justru hanya menjadi identitas regional di kawasan tertentu saja?” ujarnya.

Tokoh masyarakat Mambang Mit juga mengangkat pertanyaan tentang kesinambungan sejarah kesultanan dengan kondisi masyarakat saat ini.

“Kalau jaringan kesultanan dahulu begitu kuat, mengapa warisan itu hari ini tidak tampak dalam kekuatan ekonomi dan politik umat Islam di kawasan pesisir?” katanya.

Pertanyaan lain muncul mengenai tokoh-tokoh ulama awal, khususnya tentang Syekh Jumadil Kubro. Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, para pembicara sepakat bahwa jaringan kesultanan Islam di Nusantara tidak hanya berbentuk struktur politik, tetapi juga jaringan perdagangan, pendidikan, ulama, dan budaya yang saling terhubung lintas wilayah.

Prof. Sudirman dalam penutup diskusi menegaskan pentingnya identitas Melayu dalam merawat persatuan bangsa.

“Melayu harus menjadi identitas kultural yang memperkuat persatuan Indonesia. Nilai Islam yang dibawa oleh tradisi Melayu menjadi perekat perdamaian di kepulauan Nusantara,” ujarnya.

Diskusi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh pertukaran gagasan, memperlihatkan bahwa kajian tentang jaringan kesultanan Islam masih menjadi topik penting dalam memahami sejarah, identitas, dan masa depan masyarakat Nusantara. ***