PEKANBARU (MR) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) RI, Yasonna Laoly, pasca kaburnya 448 tahanan dan narapidana di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Beberapa hari setelah tahanan kabur, Yasonna langsung memecat Kepala Rutan Sialang Bungkuk, Kepala Pengamanan Rutan dan kepala penjaga . Dia juga mencopot Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Kepala Divisi Pemasyarakatan.

"Mencopot dan memecat akan dievaluasi oleh Komisi III. Memang itu hak menteri," ujar Ketua Rombongan Komisi III DPR RI, M Nasril Djamil, usai peninjau Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Selasa (17/5/2017).

Dikatakannya, sebagai mitra kerja, Komisi III DPR RI akan memberikan masukan ke Menkum HAM, apakah pencopotan dan pemecatan itu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di Rutan. Apalagi over kapasitas terjadi di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia.

"Kita akan memberi rekomendasi ke Menteri Hukum dan HAM agar hal serupa tidak terjadi lagi. Kita dengar ini (kabur) yang terbesar, malah ada yang sebut di dunia, Sekali lagi pencopotan dan pemecatan bukan menyelesaikan masalah," kata Nasril.

Karena itu pula, kedatangan Komisi III DPR RI ke Rutan Sialang Bungkuk untuk melihat langsung kondisi sebenarnya, sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan setelah kaburnya tahanan beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini juga berterima kasih kepada Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain, dan Kemenkumham Riau yang sudah menangkap tahanan yang kabur.

"Kita juga berterima kasih kepada masyarakat karena ada di antara yang kabur, menyerahkan diri," ucapnya.

Saat ini sudah 324 tahanan dan napi kabur berhasil ditangkap dan menyerahkan diri. Petugas masih memburu 124 tahanan lain.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka menyerahkan diri," harapnya.(ft10/MCR)