DUMAI (MR) - Pengamat sosial dan pemerintahan Dumai, Hannur Hadi Putra SE mengaku kaget dan kecewa atas beredarnya kabar pungutan bagi siswa-siswi magang di RSUD Kota Dumai. 

 

Menurut Hadi, seharusnya Pemko Dumai dalam hal ini RSUD Dumai  memberikan kesempatan dan kemudahan bagi adek-adek yang magang. Pemerintah mestinya ikut membantu, membina dan memberikan ilmu kepada mereka agar ke depan mereka mampu bersaing.

 

"Jangan sampai kesempatan itu harus diganti oleh peserta magang dengan harus membayar. Malah justru dengan Dana BLUD, RSUD harusnya mampu memberikan mereka biaya makan dan transport," jelas Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Dumai itu.

 

Hadi juga mengatakan, mencerdaskan dan memberikan ilmu dalam menempuh pekerjaan dalam magang merupakan tanggung jawab pemerintah. Silahkan Buka UUD 1945 dan Masalah per-magang-an ini juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 21-30 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan.

 

"Walaupun tidak diatur secara detail, tapi peserta magang boleh juga diberikan upah," ungkap pendiri dan penggiat komunitas Forum Peduli Dumai (FWD) tersebut. 

 

Disampaikannya lagi, harus ada semangat untuk memberikan sebuah kesempatan dan ruang yang baik untuk bekerja sebagai peserta magang agar mereka ke depan mampu bersaing dan mampu mempersiapkan diri dengan ilmu dan pengalaman yang didapat saat magang. 

 

"Kalau dengan kondisi sekarang justru pemerintah malah sepertinya mempersulit dengan membebankan biaya pada siswa. Sepertinya semangat PANCASILA dan UUD 1945 tidak dimiliki pimpinan daerah ini," pungkasnya. (red/ft10)