PEKANBARU (MR) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai pemegang saham utama menyetujui permintaan penambahan setoran modal Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp250 miliar untuk pengembangan BRK Syahriah. 

 

Penyetujuan tersebut melalui pembahasan antara Pemprov Riau dengan Manajemen BRK pada, Jumat (6/10/2017) kemarin yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi. 

 

Informasi ini disampaikan Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Riau, Darusman, kepada CAKAPLAH.COM, Senin (9/10/2017) di ruang kerjanya. Darusman mengatakan, pada prinsipnya ‎Pemprov Riau sebagai pemegang saham menyetujui permintaan BRK untuk penyertaan modal untuk BRK Syariah.

 

"Sifatnya kita menyetujui penambahan modal untuk pembentukan BRK Syariah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas lagi," kata mantan Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama Setdaprov Riau ini. 

 

Meski demikian, sebut Darusman, Pemprov Riau belum bisa memastikan kapan penambahan modal itu bisa diberikan. Dengan alasan persoalan anggaran Pemprov Riau tengah mengalami keterbatasan. Namun apabila anggaran Pemprov Riau sudah memungkinkan, maka menambahkan saham ke BRK akan diberikan. 

 

Ditanya berapa penambahan modal yang diminta BRK? Darusman menyampaikan kalau Manajemen BRK belum memberikan nett penambahan modal kepada pemegang saham. Tapi angka sementara yang diminta sekitar Rp250 miliar. 

 

"Tapi porsi anggarannya belum final, bisa bertambah dan berkurang, tergantung anggaran Pemprov Riau. Karena kita sifatnya menyetujui, dan kita lihat di APBD 2019, sebab anggaran di APBD 2018 tidak memungkinkan lagi karena sudah ketuk palu, dan sudah banyak juga anggaran yang dipergunakan untuk pembayaran hutan piutang, serta untuk pembangunan," tukasnya.***

 

 

 

Sumber: Cakaplah

Editor    : CS Piliang