DUMAI (MR) - Terkait surat edaran dari Walikota Dumai tentang penutupan tempat hiburan selama pelaksanaan musabaqah tilawatil qur'an (MTQ) ke XXXVI se provinsi Riau yang akan di gelar beberapa hari lagi, ditanggapi oleh pengamat.

Benny Akbar, SH selaku pengamat hukum dan  kebijakan publik mengatakan bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh walikota Dumai dengan nomor 450/1759/adm-kesra tangaal 30 november lalu adalah tindakan semena-mena yang diakukan oleh pemerintah.

"Pemerintah harus bisa memilah-milah. tidak boleh semena-mena menutup usaha hiburan tanpa ada dasar yang jelas karena dapat mematikan mata pencaharian ratusan orang," jelasnya pada monitorriau.com Rabu (6/12/2017).
 
Pengacara yang lebih dikenal dengan sebutan Beben ini juga menerangkan tidak semua tempat hiburan itu tidak baik, dan juga sebagai pendukung guna suksesnya acara MTQ yang dimaksud maka pemerintah harus bijak dan merangkul para pelaku dan pengusaha tersebut.

"Seharusnya pemerintah lebih bijak dan meranhkul para pelaku hiburan dengan lebih menertibkannya sebagai contoh, diwajibkan berpakaian muslim dan muslimah, pemberian harga khusus selama acara MTQ atau adanya pengaturan jam oprasional serta lainnya," imbuhnya.

Ditambahkan lagi oleh Beben, seluruh komponen masyarakat termasuk pengusaha hiburan pasti mendukung suksesnya  pelaksanaan MTQ ini. Namun penutupan bagi para pengusaha legal yang ada di Kota Dumai pastinya memberatkan.

"Mereka membayar pajak juga punya izin kepariwisataan dan saya rasa juga bagian dari ikon Kota Dumai untuk di perkenalkan kepada daerah lain pada moment MTQ ini sebagai ajang promosi wisata daerah," tuturnya.

Dilain sisi, Beben berkata jika ada pengusaha hiburan di Kota dumai yg terindikasi ke arah maksiat, tidak sesuai dengan izin yang diberikan, harusnya secara tegas untuk ditutup.

"Kalau usaha mereka tidak legal dan mengarah ke maksiat, ya harus tegas. Harus ditindak dan ditutup.  Bukan hanya karena ada pelaksanaan MTQ saja," pungkasnya.

 

Penulis: Faisal Arif