MonitorRiau.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma Wieko Syofyan menyatakan, sejauh ini permasalahan di Perairan Natuna masih ditangani secara serius dan TNI terus mengantisipasi beberapa hal yang bisa terjadi.

"Sebelumnya kejadian (di Natuna) itu sudah merupakan perhatian sendiri, khususnya pemerintah kita bahwa di Natuna itu untuk diberi perhatian serius. Kita jangan terpancing, (masalah) ini harusnya dihadapi sebijak mungkin," kata Wieko di MNC Plaza, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Wieko menuturkan, pihaknya selalu siap siaga dalam hal ini, dengan sejumlah persiapan. "Di mana pun kalau negara terjadi gesekan suatu tindakan lebih dari itu. Kalau untuk asal menembak enggak mungkin. Jangankan China, Amerika saja mikir-mikir kalau mau tembak pesawat kita," jelasnya.

"Kita akan ikut kebijakan pemerintah, bahwa TNI ke Natuna sesuai dengan titik fokus perbatasan membangun sebuah pendukung. Karena kita juga ada, tapi dikoordinir oleh Mabes TNI," tandasnya.

Sebelumnya, putusan ‎Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina atas sengketa Laut China Selatan‎ diyakini membuat Indonesia lebih percaya diri dalam menegakkan hukum terhadap kapal-kapal Cina yang masuk perairan Natuna atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE‎) Indonesia.

Namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui Indonesia bukan negara yang bersengketa dan sebagai nonclaimant state dalam sengketa perairan Laut China Selatan.

"Sebab nine dash line yang diklaim China, berdasarkan putusan arbitrase internasional tersebut, bertentangan dengan hukum laut internasional atau UNCLOS," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat 15 Juli 2016.

 

sumber: sindonews.com