MonitorRiau.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Pandjaitan yang digeser ke Menko Kemaritiman. Wiranto merupakan Ketua Umum Partai Hanura. Dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi, menteri dilarang rangkap jabatan.

Partai Hanura akan segera menggelar rapat internal guna membahas posisi ketua umum partainya. Hal itu disampaikan anggota DPR yang juga merupakan sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana.

"Dalam waktu dekat Pak Ketum akan mengadakan rapat internal secepatnya, untuk membahas posisi beliau. Apakah beliau tetap menjadi ketua umum atau tidak," ujar Dadang di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (29/7).

Dadang menyebut, bisa saja Wiranto tetap menjabat sebagai ketua umum partai, dengan beberapa opsi yang telah disiapkan pihaknya. Yakni menyerahkan tugas operasional harian kepada wakil ketua umum Hanura.

Namun, lanjut Dadang, kalaupun Presiden Jokowi akhirnya tidak memperbolehkan Wiranto rangkap jabatan, maka Hanura akan segera menentukan langkah selanjutnya dalam rapat internal tersebut.

"Sebenarnya tugas operasional sehari-harinya bisa diberikan kepada wakil ketua umum," kata Dadang.

"Kalau presiden tidak memperbolehkan rangkap jabatan, tentu DPP akan menentukan bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Semua itu akan tergantung pada skenario yang dibuat oleh partai pada rapat nanti," pungkasnya. (merdeka.com)