PEKANBARU (MR) - LPTQ Provinsi Riau masih akan meminta kepastian Pemkab Kepulauan Meranti, atas kesanggupan daerah itu dalam penyelenggaraan MTQ Riau 2018. Dalam gilirannya memang seharunya Kabupaten Kepulauan Meranti dapat jatah sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tahun ini.

 

Ketua LPTQ Riau Ahmad Syah Harrofie mengatakan itu kepada bertuahpos.com saat ditemui di ruangannya, Senin (29/1/2018) di Pekanbaru. Dia menegaskan kepastian Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi tuan rumah pelaksana MTQ masih akan dirapatkan pada 9-10 Februari mendatang. "Harusnya memang Meranti tahun ini. Tapi mereka sepertinya berat. Makanya akan dibahas lagi," katanya. 

 

Dia menambahkan, pengurus LPTQ akan kembali gelar pertemuan untuk membahas beberapa persoalan. Selain pelaksana MTQ dalam pertemuan itu nantinya akan dibahas tentang Persiapan MTQ tingkat nasional di Sumatera Utara. 

 

Lebih lanjut Ahmad Syah mengatakan sebelum ini memang ada opsi keberatan yang diajukan oleh Pemkab Meranti terhadap pelaksana MTQ tahun ini. Selanjutnya maka akan dibahas lebib intens daerah mana yang kira-kira menyanggupi. 

 

Dalam urutannya setelah Kabupaten Kepulauan Meranti, pelaksana MTQ akan diambil alih oleh Kampar sebagai tuan rumah. Artinya jika Pemkab kabupaten itu merasa keberatan maka bisa jadi Kampar yang akan jadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tahun 2018 ini. 

 

"Makanya nanti kita lihat dulu lah. Opsi ini kan dilemparkan dalam rapat. Nah, disitu nanti kita lihat daerah mana yang sanggup mengambil tawaran ini," katanya. 

 

Ahmad Syah menjelaskan, jika nantinya tak ada daerah yang sanggup menjadi tuan rumah pelaksana MTQ, maka LPTQ Provinsi Riau berinisiatif untuk mengemban tugas itu. Artinya penyelenggaraan MTQ tahun ini bisa jadi pegang langsung oleh Pemprov Riau.

 

"Kalau tak juga ada yang sanggup terpaksa seperti itu. Semoga nanti ada daerah yang sanggup untuk menjadi tuan rumah," sambungnya. 

 

Untuk informasi, pelaksaan MTQ tahun 2017 lalu dilaksanakan di Kota Dumai sebagai tuan rumah. Pelaksana MTQ ini juga sempat diundur, sehingga bisa terlaksana pasa awal Desember 2017 lalu. (bpc)