MONITORRIAU.COM – Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto, mengatakan, selama ini peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat di seluruh Indonesia masih lemah.

Alhasil,  masih banyak daerah kategori rawan bermasalah kesehatan. "Kita mendorong daerah menyadari itu sebagai masalah, karena ini otonomi daerah. Pemberdayaan di daerah itu sendiri harusnya dioptimalkan. Jangan melulu meminta kepedulian pusat," ujar Yurianto di Jakarta, Minggu, 25 Maret 2018.

Yurianto menjelaskan, Kementerian Kesehatan tengah fokus untuk melakukan pemulihan usai pencabutan KLB gizi buruk dan campak di Asmat pada pertengahan Januari lalu. Tahap pemulihan ini ditargetkan selesai hingga akhir 2018 mendatang.

"Sekarang kita sedang fokus untuk melakukan sweeping ulang, tidak hanya balita tetapi juga orang dewasa dan ibu hamil. Sweeping karena khawatir ada warga yang terlewat pada ORI (Outbreak Response Immunization) saat tanggap darurat. Tapi kali ini tidak hanya campak, tapi imunisasi lengkap," ucap dia.

Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, juga mengatakan penanganan krisis Asmat yang dikordinasikan oleh KSP Moeldoko, menjadi pelajaran kordinasi antarkementerian.

"Pada kasus Asmat kemarin menjadi pelajaran berharga dalam menangani persoalan dari lintas kementerian," ujar Sanusi.

Penguatan koordinasi kementerian yang selama ini telah berjalan sejatinya dapat menghasilkan kesamaan data dan informasi. Sehingga, pemerintah dapat melakukan deteksi dini atas segala permasalahan yang mungkin terjadi.*** (viva)