PEKANBARU (MR) - Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilakukan secara transparan dari pusat ke daerah.  Hal itu tidak lain,  agar dapat meningkatkan pembangunan daerahKhususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal, memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

 

"Sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI,. Kami sangat memprioritaskan agar isu DBH dan beberapa isu Iainnya dapat ditindaklanjuti pembahasannya," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian RI, Montty Girianna, pada acara Fokus Group Discussion (FGD) di Hotel Aston Batam, Montty Girianna, Senin (9/4/18).Kebanyakan daerah papar Montty, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

 Karena itu, penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.Sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam. Walaupun daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH.

 

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan kelebihan bayar.Hadir pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sejumlah pejabat lainnya dari Kemenko Perekonomian serta pejabat terkait dari Batam.

 

Sumber: MCR