SIAK (MR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Siak terkait pembuangan 83 guru Honor akibat rasionalisasi anggran. Hal itu disampaikan komisi I DPRD Siak ketika melakukan dengar pendapat (Hearing) dengan Disdikbud Siak, Kamis (4/8/16) di ruangan Banggar DPRD.

Hearing dipimpin ketua komisi I Sujarwo, didampingi anggota komisi I Oloan Munthe, Marihot Tobing, Suratmaji dan Syamsurijal. Hadir juga Kepala Disdikbud Siak Kadri Yafis serta 14 kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan seluruh se-Kabupaten.

Sujarwo menjelaskan, dalam beberapa waktu kebelakangan ini. Beberapa guru telah mengadu kepada dewan atas pemberhentian yang dilakukan oleh pihak dinas, padahal setelah ditelusuri di sekolah. Bukti absensi tampak selama guru tersebut mengabdi, yang telah melakukan keaktifatan tidak dipertahankan, sementara ada guru yang izin selama 5 hari berturut-turut tetapi masih tetap dipertahankan. Hal itu yang menjadi pertanyaan dari komisi I terkait kriteria penyeleksian guru Honor yang diberhentikan tersebut.

”Laporan kami, ada puluhan guru yang mengadu kepada kami atas pemberhentian ini. Bahkan saya mendengar itu karena efek Pilkada, maka dari itu kami ingin mendengar penjelasan dinas sekaligus kami mau tau juga dasar pengurangan tenaga guru Honor tersebut,” tanya Sujarwo.

Menanggapi hal itu, Kadri Yafis menjelaskan bahwa kriteria seleksi yang dilakukan dinas adalah tingkat kedisiplinan, loyalitas dan orientasi pada pelayanan.

Sementara untuk dasar dinas melakukan pengurangan adalah berdasarkan surat edaran dari Bupati Siak yang isinya untuk meminta pengurangan tenaga guru Honor akibat rasionalisasi anggaran.

“Sesuai dengan surat edaran Bupati, bahwa surat tersebut meminta untuk melakukan pengurangan tenaga guru Honor akibat adanya rasionalisasi anggaran dan mengoptimalkan tenaga PNS,” jelas Kadri.

 

Sumber: infosiak.com