PEKANBARU (MR) - Setelah bertemu dengan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar membahas Blok Rokan, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengadakan pertemuan dengan berbagai stakeholder pada Senin (20/8/2018) malam tadi. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Adat Riau Jalan Diponegoro.

 

Dalam pertemuan ini Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) LAMR, Datuk Syahril Abubakar, mengatakan bahwa pertemuannya dengan Wamen ESDM beberapa waktu lalu di Jakarta telah membuahkan hasil. Pusat menyatakan akan memfasilitasi pertemuan Riau dengan Pertamina selaku pemenang tender di Blok Rokan menggantikan PT Chevron mulai tahun 2021 mendatang.

 

"Pusat juga berjanji akan menyelesaikan proses ini secepatnya. Paling lama tiga bulan," sebut Syahril.

 

Untuk itu, kata Syahril, LAMR sendiri sudah menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Pemprov Riau. Tim teknis dari LAMR juga masih terus bekerja untuk mempertajam bisnis plan yang akan disampaikan ke Pusat dan PT Pertamina.

 

"Beberapa yang menjadi penekanan kita yakni persoalan modal, tenaga kerja, serta teknologi. Kita juga akan mempersiapkan diri karena Pertamina juga belum ada pengalaman dalam mengelola hulu minyak," sebut Syahril.

 

Di Riau sendiri sedikitnya ada lebih dari 700 orang pekerja di ladang minyak dan 20 ribu tenaga outsourcing. Seluruhnya ber-KTP Riau dan menjadi aset Riau untuk mengolah ladang minyak ini. "Mereka semua itu aset kita untuk bisa ikut menggarap kekayaan minyak di Riau," sebut Syahril.

 

"Selain itu Wamen juga berpesan agar di Riau tidak melakukan pemblokiran, baik itu pelabuhan bandara dan sebagainya," terang Syahril.

 

Selain itu yang menjadi pertimbangan LAMR juga yakni penguatan tim hukum. Karena perlu penguasaan terhadap hukum adat dan hukum positif untuk menerapkan pajak 2 persen pancung alas di Riau. 

 

"Kita juga akan  pertimbangkan bersama para stakeholder apakah perlu BUMD baru atau memberdayakan yang lama," pungkasnya.