PEKANBARU (MR) - Sejumlah kegiatan di Pemprov Riau tahun 2018 terancam mengalami tunda bayar. Hal ini disebabkan adanya tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) pusat ke daerah.

 

Namun ancaman itu tersebut sudah diantisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kegiatan besar seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau.

 

Kepala PUPR Riau, Dadang Eko Purwanto, Rabu (5/9/2018) mengatakan, kalau pihaknya sudah antisipasi adanya tunda bayar sejumlah kegiatan dengan melakukan komunikasi terhadap rekanan.

 

"Untuk tunda bayar masih dibahas. Dimana Kita masih menunggu keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau dalam menyelesaikan defisit anggaran," kata Dadang di kantor Gubernur Riau.

 

Dadang mengakui, memang dengan kondisi keuangan saat ini ada kemungkinan tunda bayar itu kegiatan di OPD-OPD. Karena itu, langkah yang ditempuh OPD harus memberikan pengertian terhadap rekanan.

 

"Kita sudah komunikasi dengan kontraktor dan seluruh proyek yang sudah dimulai hingga sekarang masih jalan. Memang 

 

ada rekanan yang bertanya setelah defisit anggaran terjadi, ada uang atau tidak. Bagi kami yang kira-kira kemungkinan kalau ada tunda bayar kami sampaikan kondisinya," cakapnya.

Dari komunikasi itu rekanan memahami kondisi dan menyatakan mereka siap, maka PUPR tetap menggesa progres fisik seluruh pekerjaan.

 

"Kita sudah disampaikan kalau ada ancaman tunda bayar di akhir tahun. Mereka (rekanan) komit dan siap menghadapi resiko itu jika terjadi," tutupnya.

 

Kemudian, tambah Dadang, ada beberapa proyek yang mungkin bisa dipangkas realisasi pekerjaanya dan menjadi tunda bayar, seperti jembatan Siak IV dan dua flyover.

 

"Kedua proyek ini kan berdampak langsung kepada masyarakat dan target pekerjaan menyisakan waktu empat bulan berjalan. Kan tak mungkin jembatan dipotong pengerjaannya. Karena seperti flyover kalau dihentikan, dampaknya bisa setahun masyarakat ditengah kemacetan jalan," tutupnya.