"Hasil pertemuan kami banyak ditemukan data-data menarik seperti perusahaan perkebunan yang tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak, masalah konsesi, dan tumpang tindih lahan. Kami akan gunakan data ini," ujar Aziz.

Dia mengatakan, kegiatannya dalam rangka koordinasi dan supervisi izin kelapa sawit bersama Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian, DPRD serta Pemprov Riau.

Kegiatan di Riau merupakan yang kedelapan dari 12 daerah yang akan disambangi KPK seperti dilansir Halloriau.

Setelah selesai, pihaknya akan melakukan kompilasi untuk memperkaya data soal perizinan kelapa sawit.

"Kami hanya dalam hal pencegahan, bukan pidana umum atau kehutanan. Pencegahan untuk perbaikan sistem dan tata kelola perizinan di daerah ini," ujar Aziz.