PEKANBARU (MR) - Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau 'kejar tayang' dalam pembahasan APBD 2019, namun tetap mengikuti koridor dan ketentuan pembahasan yang dibenarkan oleh aturan.

Setelah  MoU KUA/PPAS Rabu (21/11), dilanjutkan penyampaian nota keuangan Sabtu (24/11), kemudian Minggu (25/11) pandangan umum fraksi. 

"Sekarang sedang dijadwalkan tanggapan Kepala Daerah (Kada) terhadap pandangan umum fraksi.  Ditargetkan, Rabu tanggal 28 November 2018, APBD 2019 sudah disahkan atau ketok palu," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu saat dikonfirmasi setelah memimpin rapat paripurna, Minggu (25/11).

Kata dia, hendaknya semua pihak berkaca pada kejadian 2018, banyaknya kegiatan yang sudah dianggarkan tapi tidak jadi dikerjakan, sudah dilelang tapi batal juga dilaksanakan, dikerjakan tapi tidak cukup waktu dalam pelaksanaan. 

"Jadi kita berharap anggaran 2019, awal tahun sudah bisa digunakan sehingga tidak terjadi lagi hal demikian," kata dia.

Lebih jauh disampaikan politisi PDI-P Dapil Kota Pekanbaru ini, dengan telah disampaikannya Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Riau tahun Anggaran 2019. 

Kata dia, diharapkan Kepala Daerah memberikan masukan dan tanggapan terhadap saran yang diberikan dengan sejelas-jelasnya dan sedetil-detilnya nanti.  Sehingga penyusunan dan penggunaan APBD sesuai yang diharapkan.

Sebagaimana yang sudah dibetutakan oleh media ini sebelumnya, KUA/PPAS RAPBD 2019 yang sudah disepakati sebesar Rp 9.135.176.517.065 tetdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 3,6T, Dana Perimbangan Rp 5,5 T dan pendapatan yang sah lainnya Rp 12,822 M.  Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 5.070.337.617.882, dan Belanja Langsung (BL) Rp 4.114.873.889.834. (MCR)