DUMAI (MR) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DISKPP) Kota Dumai membantah telah mempersulit salah satu kelompok tani (poktan) dalam mengurus program calon petani calon lahan (CPCL).

Poktan tersebut berada di Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur. Hal ini disampaikan Kepala DISKPP Kota Dumai, Hadiyono melalui Kepala Bidang Pertanian Yanius kepada Monitor Riau, Kamis (17/1/19).

"Itu pernyataan yang tidak benar jika kami mempersulit mereka (poktan yang mengurus CPCL)," sebutnya.

Menurutnya, salah satu syarat utama mengurus CPCL yaitu poktan harus memiliki lahan seluas 5 hektare (ha).

Namun poktan yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Saat pihaknya survei ke lapangan, ternyata poktan tersebut hanya memiliki lahan seluas 2 ha saja.

Selain itu lahan yang diajukan juga harus bersih dari tanaman lain diluar kategori tanaman hortikultura atau tanaman budidaya perkebunan.

"Pada waktu kita turun dan meninjau, ternyata kita mendapati ada tanaman sawit, padahal tanaman sawit tidak tergolong dalam tanaman hortikultura," timpalnya.

Sementara itu, Rio selaku Ketua Poktan Kelurahan Gurun Panjang mengatakan jika   sosialisasi dari dinas terkait cenderung berubah.

Pada awalnya informasi yang mereka peroleh tentang luas lahan adalah sekitar 2 ha.

"Tapi kenapa setelah dilakukan survei, ketentuan lahan yang harus dimilki berubah menjadi 5 ha," tuturnya.

Untuk itu dirinya berharap agar DISKPP Dumai sebelum memberikan informasi kepada masyarakat harus memiliki aturan syarat yang jelas, agar masyarakat tidak merasa dipermainkan.

"Kedepannya kita berharap agar mereka memberikan informasi yang jelas, jangan berubah setiap saat seperti kemauan mereka sendiri," pungkasnya.

 

Penulis : Khallila Dafri