Daerah

Hampir 2 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Dumai, Potensi Kerugian Negara Capai Rp1,97 Miliar

Foto: Istimewa

DUMAI (MR) – Komitmen pemberantasan peredaran barang ilegal di wilayah pesisir Riau kembali ditegaskan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Dumai. Sebanyak Rp4,77 miliar barang hasil penindakan dimusnahkan dalam kegiatan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN), Selasa (17/11/2026).

Pemusnahan yang berlangsung di halaman Gedung Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea Cukai Dumai, Jalan Datuk Laksamana, Kota Dumai, tersebut mencakup berbagai jenis barang ilegal dan barang impor yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan maupun cukai.

Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan petugas Bea Cukai Dumai selama periode 2023 hingga September 2026. Berdasarkan perhitungan, total nilai perkiraan barang mencapai Rp4.771.941.532, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1.975.475.603.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya tantangan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal, khususnya di wilayah Dumai yang memiliki aktivitas perdagangan dan lalu lintas barang lintas negara cukup tinggi.

Dari keseluruhan barang yang dimusnahkan, produk hasil tembakau menjadi komoditas yang paling mendominasi. Tercatat sebanyak 1.913.750 batang rokok ilegal dari berbagai merek serta 34 unit rokok elektrik turut dimusnahkan.

Nilai perkiraan barang hasil tembakau tersebut mencapai sekitar Rp2,95 miliar. Sementara potensi kerugian negara yang dapat ditimbulkan diperkirakan sebesar Rp1,92 miliar.

Besarnya jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak menunjukkan bahwa peredaran produk hasil tembakau tanpa memenuhi ketentuan cukai masih menjadi salah satu persoalan serius dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.

Peredaran rokok ilegal tidak hanya berpotensi menggerus penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha rokok yang menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain rokok ilegal, Bea Cukai Dumai juga memusnahkan berbagai barang hasil penindakan lainnya. Salah satu yang cukup mencolok adalah 216 unit telepon seluler dengan nilai perkiraan lebih dari Rp1 miliar.

Tidak hanya itu, terdapat sekitar 46 liter minuman mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol yang turut dimusnahkan.

Petugas juga memusnahkan 198 kemasan pakaian, sepatu, dan produk tekstil bekas yang tidak memenuhi ketentuan impor.

Sementara itu, sebanyak 666 kemasan kosmetik, obat-obatan, dan suplemen, serta 1.079 kemasan berbagai barang bekas lainnya turut masuk dalam daftar barang yang dimusnahkan.

Keberagaman komoditas tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan Bea Cukai tidak hanya menyasar pelanggaran di sektor hasil tembakau dan minuman beralkohol, tetapi juga berbagai barang impor yang berpotensi masuk dan beredar tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk produk kosmetik, obat-obatan, dan suplemen, pengawasan juga memiliki dimensi perlindungan konsumen. Produk yang tidak memenuhi persyaratan peredaran dapat menimbulkan risiko apabila dikonsumsi atau digunakan masyarakat tanpa jaminan keamanan dan mutu yang semestinya.

Proses pemusnahan dilakukan menggunakan sejumlah metode yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing barang.

Metode tersebut meliputi pemotongan, penghancuran, perusakan fungsi hingga pembakaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan barang-barang hasil penindakan tidak kembali dimanfaatkan, diperdagangkan, ataupun masuk ke dalam rantai peredaran ilegal.

Seluruh barang yang dimusnahkan telah berstatus sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN). Pelaksanaan pemusnahan juga telah memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.

Dengan demikian, pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penyelesaian administrasi dan hukum atas barang hasil penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemusnahan barang ilegal senilai miliaran rupiah ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Penindakan terhadap barang ilegal tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan, penyitaan, maupun pengamanan barang. Proses tersebut harus dilanjutkan dengan penyelesaian barang hasil penindakan secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur hukum.

Dari sisi penerimaan negara, pemberantasan peredaran barang ilegal, terutama rokok tanpa pita cukai yang sah, menjadi langkah penting untuk menjaga optimalisasi penerimaan cukai serta menciptakan iklim usaha yang adil.

Di sisi lain, pengawasan terhadap barang impor ilegal juga berkaitan erat dengan perlindungan masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan penindakan tersebut tidak terlepas dari sinergi Bea Cukai Dumai dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, serta insan pers yang turut mendukung upaya pemberantasan peredaran barang ilegal.

Sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas perdagangan dan lalu lintas barang lintas negara, Dumai memiliki posisi strategis dalam kegiatan ekonomi dan distribusi barang di Provinsi Riau.

Kondisi geografis dan aktivitas kepelabuhanan menjadikan pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah ini membutuhkan konsistensi serta koordinasi lintas instansi.

Potensi masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat pengawasan. Karena itu, penguatan pengawasan tidak hanya membutuhkan kemampuan petugas di lapangan, tetapi juga dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui kegiatan pemusnahan ini, Bea Cukai Dumai berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran, mencegah potensi kerugian negara, serta mempersempit ruang peredaran barang ilegal di tengah masyarakat.

Di tengah upaya pemberantasan tersebut, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memutus mata rantai perdagangan barang ilegal.

Bea Cukai Dumai mengimbau masyarakat agar tidak membeli, memperdagangkan, maupun mengedarkan barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan dan cukai.

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai kepada pihak berwenang.

Pemusnahan hampir dua juta batang rokok ilegal, ratusan telepon seluler, serta berbagai barang impor lainnya menjadi pengingat bahwa peredaran barang ilegal bukan persoalan sepele.

Di balik nilai miliaran rupiah barang yang dimusnahkan, terdapat kepentingan penerimaan negara, perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan keadilan bagi pelaku usaha yang menjalankan aktivitas perdagangan secara legal.

Konsistensi pengawasan dan penegakan hukum diharapkan mampu menjadikan Dumai sebagai wilayah perdagangan yang semakin tertib, aman, dan terlindungi dari praktik peredaran barang ilegal. (*)




[Ikuti Monitorriau.com Melalui Sosial Media]






Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0853-6543-3434/0812-6686-981
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Monitorriau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan