JAKARTA (MR) - Penyebaran berita bohong atau hoaks diprediksi akan semakin masif menjelang pencoblosan 17 April mendatang. Hoaks ini sengaja diciptakan untuk membusukkan sekaligus menjatuhkan lawan politik. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) mengidentifikasi sebanyak 175 konten hoaks menyebar di internet dan media sosial selama Januari 2019. Dari jumlah tersebut, jumlah isu hoaks terkait pemilu dengan sasaran calon presiden dan calon wakil presiden baik Joko Widodo (Jokowi)- Ma’ruf Amin maupun kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 81 konten.

Diantara yang berdampak dan men dapatkan perhatian publik adalah hoaks temuan tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos, isu PKI, ijazah palsu, sampai berkaitan dengan simbol jari. 

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, penyebaran hoaks untuk menjatuhkan lawan politik akan terus terjadi hingga pencoblosan 17 April mendatang, bahkan dia meyakini akan semakin masif dilakukan. 

“Bisa jadi semakin masif menjelang pencoblosan. Oleh sebab itu harus ada gerakan bersama untuk melawannya,” ujar Ujang di Jakarta kemarin.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengungkapkan, hoaks tidak muncul dengan sendirinya. Isu ini sengaja digelontorkan ke publik bahkan celakanya menjadi bagian dari strategi menjatuhkan lawan. Menurut dia, pengaruh hoaks terhadap masyarakat sangat berdampak luar biasa. 

Dia mencontohkan hoaks Jokowi antek PKI. Hampir sembilan juta masyarakat percaya itu. Artinya hoaks itu sangat berdampak. “Isu ini sengaja digoreng sedemikian rupa untuk menjatuhkan citra calon presiden. Salah satunya Jokowi dan PKI. Dan bahayanya, banyak masyarakat Indonesia yang dengan mudah jatuh ke dalam jebakan isu dan hoaks,” ungkapnya. 

Ujang menjelaskan, membendung masifnya penyebaran hoaks harus menggunakan gerakan bersama. Dalam konteks ini, adalah gerakan kaum in telektual dalam membangun kesadaran moral, agar tidak memproduksi dan menebar hoaks.”Pemilu itu harus diwarnai kecerdasan dan kedamaian seperti yang sudah di sepakati kedua pasangan calon. Jangan membodohi rakyat untuk demi meraih kekuasaan,” tandasnya. 

Penyebaran hoaks terkait pemilu juga marak selama Agustus-Desember 2018. Kementerian Kominfo mencatat 62 konten. Hoaks paling banyak teridentifikasi pada Desember 2018. 

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, hasil ini berdasarkan penelusuran dengan menggunakan mesin AIS oleh Sub di rektorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika. 

Kementerian Kominfo merilis informasi mengenai klarifikasi dan konten yang terindikasi hoaks melalui portal kominfo.go.id dan stop hoax.id Pada Agustus 2018, ada 11 konten hoaks. Jumlah ini menurun pada September 2018, yaitu 8 konten. Pada Oktober 2018, konten yang teridentifikasi ada 12. 

Sementara 13 konten teridentifikasi pada November 2018. Konten hoaks paling banyak teridentifikasi pada Desember 2018, yaitu 18 konten. “Kementerian Kominfo mengajak seluruh masyarakat melakukan pengecekan dan penyaringan dulu sebelum menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” kata Ferdinandus dalam keterangan tertulisnya.Kementerian Kominfo mengimbau agar warganet dan pengguna media sosial atau aplikasi pesan instan tidak menyebarluaskan informasi hoaks dalam bentuk apa pun. Jika ditemukan adanya indikasi informasi yang mengandung hoaks, warganet da pat melaporkannya melalui aduankonten.id atau akun @aduankonten.

Upaya menangkal hoaks terus dilakukan Polri, terlebih sebaran berita bohong itu meningkat menjelang pemilu. Bahkan dari data yang diperoleh, hoaks mengemuka hingga 80% pada tahun politik ini. 

Untuk itu, Polri mengajak semua masyarakat untuk menjadi agen pemberantas hoaks, terutama kaum milenial seperti mahasiswa. (Sindonews)