PEKANBARU (MR) - Dalam waktu dekat ribuan guru se-Kota Pekanbaru bakal demo ke Kantor Walikota Pekanbaru menuntut agar Pemerintah Kota Pekanbaru merevisi kembali Perwako No 9 Tahun 2019.

Menurut Zulfikar Rahman, di dalam Perwako No 9 Tahun 2019 pada pasal 9 Ayat 8, para guru bersitifikasi tidak lagi mendapat tambahan penghasilan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Rencananya kita akan melakukan aksi ke Kantor walikota Pekanbaru untuk menyampaikan keberatan kita atas Perwako tersebut, kenapa tunjangan kami tidak diakomodir lagi sementara di derah lain yang guru sertifikasi masih tetap dapat. Kalau tahun kemarin kita dapat tambahan penghasilan Rp 1 juta tapi tahun ini kita sama sekali tidak diakomodir," ungkap Zulfikar salah seorang guru usai menggelar hearing dengan Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (28/2/2019).

Menurut Zulfikar lagi, untuk tahun 2019 ini, guru yang non sertikasi mendapat tunjangan yang lebih besar yakni Rp3 juta lebih jika dibandingkan tahun lalu hanya Rp1,7 juta, sementara guru yang sertifikasi tahun ini tidak diakomodir sama sekali. 

"Harapan kita agar Perwako itu direvisi kembali, dan akan kita akan sampaikan pada aksi Senin besok, jika ada hasil kami akan membubarkan diri kalau tidak kami akan ke DPRD untuk meminta diakomodir," pungkas Zulfikar. 

Sementara itu, Zulfan Hafis Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, mengatakan dari hasil pertemuan pihaknya dengan para guru SD dan SMP Kota Pekanbaru yang berstatus PNS ini hal yang menjadi keluhan para guru ini ialah tidak lagi mendapatkan single salary seperti tahun sebelumnya. Sehingga para guru ini menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD dan mempertahankan alasan hilangnya single salary mereka.

"KarEna tahun ini single salary mereka hilang wajar mereka mempertanyakan dan menyampaikan aspirasi nya kepada kita. KarEna para guru ini ada perbandingan- perbandingan contohnya di Provinsi dan Kabupaten Kampar dimana para guru bersertifikasi mendapatkan single salary, nah kenapa di Pekanbaru bisa hilang. Ini tentu harus menjadi perhatian serius walikota dan kalau bisa direvisi, supaya di Perwako ini jangan ada yang dikorbankan," ujar Zulfan.

Politisi NasDem ini berharap hal ini dapat menjadi perhatian bagi Pemko agar tidak merugikan semua pihak. Karena jika tak diakomodir para guru ini akan melakukan aksi di hari Senin mendatang. 

"Kalau nanti guru-guru kita semua mogok belajar, bagaimana anak didik kita. Tentu ini menjadi bumerang bagi Kota Pekanbaru yang dianggap tidak dapat mensejahterakan para guru. Kita dari DRPD berharap Perwako ini dapat direvisi. Tunjangan-tunjangan pejabat yang tinggi turunkan sedikit, masukkan ke guru-guru ini. Kalau memang berbicara duit kurang," tutup Zulfan.