PEKANBARU (MR) - Dewan Pendidikan Provinsi Riau membeberkan sejumlah persoalan pendidikan kepada Gubernur Riau Syamsuar saat audiensi.

Seperti dibeberkan Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Riau, DR Fachri Ras, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Di antaranya, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Riau 78 persen, sedangkan nasional 82 persen. Artinya, ada 22 persen tamatan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Pihaknya belum tahu kenapa ini bisa terjadi.

Begitu pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau, masih 8,7 tahun. Artinya, wajib belajar 9 tahun belum tuntas. Padahal, Riau telah mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun.

Tak hanya itu, DR Fachri juga membeberkan persoalan mutu guru. Menurutnya, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Riau baru mencapai rata-rata 5,4. Padahal, Mendikbud telah menetapkan harus mencapai 8.

‘’Hasil Ujian Nasional kita beberapa tahun terakhir juga terjadi penurunan. Ini perlu mendapat perhatian,’’ ujar dosen FKIP Universitas Riau itu.

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, lanjutnya, perlu Eselon 3 di Dinas Pendikan yang membidangi mutu pendidikan. Saat ini dari empat bdang yang ada, tidak ada yang menangani mutu pendidikan ini. Sehingga program yang dibuat tidak ada yang fokus untuk perbaikan mutu pendidikan.

Selain masalah mutu pendidikan, Dewan Pendidikan Riau juga menyampaikan tindak lanjut dari Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR). Seperti disampaikan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau, DR Junaidi, bahwa sampai sekarang belum berhasil memperoleh persetujuan Mendikbud untuk Mulok BMR sebagai pelajaran yang diakui agar bisa diangkat guru Mulok BMR dan dapat sertifikasi.

Pedoman guru dan bahan ajar anak-anak juga terkendala karena kerjasama Dinas Pendidikan dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) tidak berjalan mulus terutama soal biaya pencetakan.

Menanggapi persoalan pendidikan ini, Gubernur Riau Syamsuar berterima kasih atas masukan Dewan Pendidikan Riau. Masukan ini sangat bermanfaat untuk perbaikan ke depan.

Syamsuar juga banyak menerima masukan lain yang perlu diperbaiki antara lain pungutan yang melibatkan komite, kordinasi dengan kabupaten/kota menyangkut wewenang, dan perhatian terhadap anak-anak berprestasi tapi tidak memiliki biaya yang cukup.

Pada pertemuan itu Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau, Zulkarnain Noerdin SH MH, mengatakan bahwa selama tiga tahun ini pihaknya telah mengkaji sejumlah persoalan pendidikan di Riau. Baik itu pelayanan pendidikan secara umum, maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar.

Kajian itu juga telah didiskusikan dengan pemangku kepentingan dan telah disampaikan kepada gubernur melalui Dinas Pendidikan.

‘’Sayang belum semuanya menjadi kebijakan,’’ ujar dosen Universitas Lancang Kuning ini. (*)

Sumber : Cakaplah.com /