MonitorRiau.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, keputusan pemerintah melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Pulau G, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi. 

Alasannya, proyek tersebut sudah melalui kajian yang cukup lama. Bahkan, peletakan batu pertama proyek itu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Luhut, peletakan batu pertama proyek reklamasi Teluk Jakarta dilakukan oleh Chairul Tanjung, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. “Berarti sudah beres dong sebenarnya (izin). Tidak mungkin Pak Chairul Tanjung melakukan ground breaking kalau belum beres semua administrasinya,” kata dia usai rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9).

Namun, dia melihat proyek tersebut menjadi polemik saat ini karena adanya upaya politisasi oleh sejumlah pihak. Alhasil, proyek reklamasi ini harus melalui kajian ulang lagi. 

Karena itulah, saat ini pemerintah masih menunggu kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Ini kan kita dua kali kerja. Tapi semua yang diminta KLH sudah dipenuhi pengembang. Jadi saya lihat tidak masalah,” ujar Luhut.

Sebelumnya,Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Budi Waseso, juga mengkritik upaya pemberantasan narkoba di jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, visi Indonesia bebas narkoba pada 2015 yang disuarakan SBY tidak berhasil.

"Itu bagus tapi kan beliau yang teriak enggak melaksanakan apa-apa," kata dia saat memberikan materi di Sekolah Partai Calon Kepala Badan PDIP di Wisma Kinasih, Depok, Sabtu, 10 September 2016.

Ucapan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu sontak diiringi gelak tawa dan tepuk tangan dari para kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Buktinya, 2015 masih bebas orang pakai narkoba," kata Buwas melanjutkan.

Budi Waseso menambahkan saat ini Presiden Joko Widodo telah menyatakan perang terhadap Narkoba. Namun, menurut Buwas, tidak ada Kementerian yang fokus membuat program mengatasi masalah narkoba.

Jadi, jelaslah sudah GROUND BREAKING reklamasi jakarta sudah dilakukan sejak jaman SBY. Bahkan SBY juga yang sudah mengeluarkan Perpres tentang reklamasi Benoa.