MonitorRiau.com - Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte mengatakan sedikitnya 1.000 nama pejabat negara yang terdiri dari anggota kongres, gubernur, wali kota, hakim, dan polisi nasional, berada di daftar ketiga pejabat pemerintah terkait dengan jaringan narkoba.

Melansir situs Manilatimes, Jumat, 16 September 2016, kala berbicara di markas pasukan khusus, Scout Rangers, di Camp Tecson, Duterte mengaku akan mempublikasikan secepatnya daftar tersebut, setelah diperiksa oleh dua instansi pemerintah, yakni PDEA (Philippines Drug Enforcement Agency) dan NICA (The National Intelligence Coordinating Agency).

"Laporan akhir akan tiba. Setelah itu akan saya publikasikan," katanya.

Menurut sumber anonim, dua nama pejabat tertinggi yang ada di daftarnya adalah Senator Leila de Lima dan Kongres Amado Espino Jr. Namun, keduanya telah membantah tuduhan Duterte.

Pada Agustus lalu, mantan Wali kota Davao itu telah mengungkap lebih dari 150 nama pejabat pemerintah yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan kriminalitas. Di dalam daftar tersebut, Duterte menuding lima jenderal Polisi Nasional Filipina karena menjadi pelindung dari sindikat narkoba. Tak hanya itu, ia juga telah membongkar sindikat perdagangan narkoba dari Penjara New Bilibid.

Duterte pernah berjanji akan memberikan imbalan sebesar dua juta peso (Rp570 juta) bagi siapa saja yang menginformasikan adanya keterlibatan Polisi Filipina melindungi sindikat narkoba.

Langkah ini juga sekaligus peringatan untuk para pejabat negeri itu yang korup untuk menghadapi ‘hari penghitungan’. "Tidak ada kata istirahat dalam perang melawan narkoba," ungkapnya, singkat.

Hal tersebut dibuktikan melalui laporan Polisi Filipina bahwa sebanyak 1.916 orang telah tewas dieksekusi sejak mantan Wali kota Davao itu menjadi presiden dua bulan yang lalu.

Artinya, sekitar 36 orang per hari tewas akibat tertangkap mengedarkan narkoba serta menolak untuk ditahan dan direhabilitasi.*** (viva.co.id)