ROKAN HILIR (MR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) Komisi A menilai Pemerintah Rohil  tidak konsisten membuat aturan terkait pengurangan tenaga honor pada setiap SKPD.

Sebelumnya pihak pemerintah telah melakukan pengurangan tenaga honorer karena disebabkan anggaran daerah 2016 mengalami devisit kemudian dilakukan rasionalisasi anggaran.

Tidak hanya sampai disitu terjadi pengurangan gaji honorer yang lain dikurangi dari Rp700 Ribu sebelum perbulan menjadi Rp500 Ribu perbulan.

Sebelumnya DPRD ikut mendukung atas kebijakan Pemda Rohil atas Pengurangan tenaga honorer tersebut namun setelah dilihat perkembangan belakangan ini, malahan pemda Rohil bertolak belakang bukan hanya pengurangan tenaga honorer tejadi malahan menambah beban anggaran daerah, apabila terjadi sedemikian.

Hal itu  diungkap oleh Sekretaris Komisi A DPRD Rohil, Afrizal didampingi Ketua Komisi A, Abu Khoiri, Selasa (20/9/2016) Diruang komisi A DPRD.

“Jika dilakukan penambahan tenaga boleh-boleh dilakukan, asal yang diterima memenuhi syarat bisa melakukan tugas dan mempunyai ahli dalam sesuatu pekerjaan di kantor-kantor," kata Bakhtiar.

Bakhtiar mencontohkan tenaga honorer tersebut dapat melakukan tugas perbaikan kerusakan alat-alat elektronik memperbaiki komputer Ac dan alat elektronik dan rehap-rehap ringan dikantor itu hal ini bisa  meringankan mata anggaran dana rutin pemelihara setiap dikantor-kantor dinas setiap tahun.

"Selanjutnya tenaga honorer tersebut tidak hanya terus berada dikantor hanya bila diperlukan saja disamping itu tenaga honorer tersebut bisa melakukan aktivitas tugas diluar kantor bersangkutan," ujar Baktiar.*** (hrc)