PANGKALAN KERINCI (MR) - Hampir lima  tahun Kelompok Peternak Karya Lestari, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, ini menjadi binaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, (BPPT) beserta Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Namun program yang digariskan pemerintah dan BPPT tidak berjalan sesuai dengan harapan. Banyak kendala yang harus dihadapi terutama soal pengadaan makanan (pakan). Disamping itu juga terkait dengan bibit ternak, keamanan dan market (pasar).

Hal ini disampaikan langsung Ketua Kelompok Peternak Karya Lestari Beni Mangolo saat mengikuti konferensi pers yang digelar BPPT beserta Pemkab Pelalawan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) "Strategi dan kebijakan untuk pengembangan sistem integrasi sawit sapi di Kabupaten Pelalawan" bertempat di Kantor Bappeda Kompleks Bakti Praja, Kamis (10/10).

"Jujur saja hingga saat ini perhatian dari perusahaan perkebunan terutama pabrik Kelapa Sawit (PKS) kurang. Untuk itu kita berharap Pemerintah dapat turun dalam menyelesaikan permasalahan ini," ujarnya.

Dijelaskannya lagi, kurangnya perhatian itu terletak dari kesulitannya kelompok peternak tersebut dalam mendapatkan pakan ternak yang cukup banyak diproduksi oleh PKS.

"Bila kita diberi perusahaan bungkil sawit, kita akan siapkan alat pembuat pakan ternak. Namun selama ini hal ini yang sulit kita dapat. Kalau solid bisalah, malah kita order keluar kabupaten," jelasnya.

Kata Ia lagi, dengan begitu banyaknya PKS di Kabupaten Pelalawan sudah seharusnya peternakan dengan sistem integrasi sawit sapi dapat berkembang dengan cepat.

"Inilah kendala itu dan kita berharap campur tangan pemerintah dan BPPT agar dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung kepentingan peternak," kata Benni lagi dengan harapan kedepannya program pemerintah tentang pemenuhan daging untuk warga masyarakat sedikit demi sedikit dapat teratasi.

Menjawab kegalauan yang ditunjukkan Kelompok Peternak tersebut, langsung dijawab Bupati Pelalawan HM Harris, yang akan mencoba mencarikan jalan keluar dan solusi.

"Kemungkinan kita akan coba buat perda maupun perbup agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan didukung semua pihak," Bupati HM Harris mengakhiri

(ton).