PANGKALAN KERINCI (MR) - Melihat cukup banyaknya lahan dan kawasan yang tidak seharusnya dijadikan pemukiman membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan  pendataan bagi penduduk yang bertempat tinggal dalam kawasan yang rentan bermasalah dan di tanah negara.

"Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2019, pendataan ini bagi pemilik KTP maupun yang belum mempunyai KTP yang tinggal dalam kawasan rentan dan pendataan ini dilaksanakan diseluruh Indonesia,"  ujar Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Pelalawan Tengku Mukhlis di Pangkalan Kerinci, Selasa (28/1).

Masih kata Ia lagi, bagi Kabupaten Pelalawan ini pendataan ini dikarenakan cukup banyaknya warga yang bertempat tinggal didalam kawasan rentan atau tanah yang tidak boleh dihuni.

"Ini tertangkap oleh pusat saat terjadinya kabakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) beberapa waktu yang lalu dimana mereka menemukan banyaknya warga yang bermukim di kawasan tersebut," ucap dia lagi.

Ketika ditanyakan terkait tentang sudah adanya warga  yang tinggal dalam kawasan rentan, tanah sengketa dan tanah negara, mempunyai kartu identitas semacam Kartu Tanda Penduduk (KTP), mantan Asisten III Setdakab Pelalawan ini menyebutkan inilah kegunaan dari dilaksanakannya pendataan yang dilakukan.

"Pemkab akan bentuk tim yang akan melakukan pendataan. Bagi yang punya bisa saja itu dibatalkan atau dialihkan ke daerah yang tidak masuk kawasan rentan. Nanti tim yang akan memastikannya," terangnya.

Soal apakah ini ada hubungannya dengan Pilkada Kabupaten Pelalawan yang tidak lama lagi akan digelar, Mukhlis menampiknya .

"Jangan dikaitkan ini dengan Pilkada, karena pendataan ini meliputi seluruh wilayah di Indonesia yang rentan administrasi kependudukannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan pilkada," tutup Sekda yang hampir lima tahun lamanya memangku dijabatan ini.

(ton).