LABUHANBATU (MR) - Untuk mengevaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar peran nya dalam mengawasi pemerintahan desa lebih efektif, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan melakukan pertemuan pada Rabu (03/06/2020) di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan dan Desa.

Abdi mengatakan, evaluasi seluruh Ketua BPD terbagi menjadi tiga gelombang, dimulai Rabu (03/06/2020) Pukul 10:00 Wib, dan dihadiri 41 Ketua BPD dari tiga kecamatan, yang dikumpulkan, yakni, dari Kecamatan Bilah Barat, Bilah Hulu, dan Pangkatan.

"Untuk Evaluasi ini kita agendakan menjadi tiga gelombang, yang di mulai pada Rabu pagi, dan pelaksanaan ini di hadiri 41 Ketua BPD dari tiga Kecamatan,"katanya.

Abdi menjelaskan, dalam evaluasi kinerja BPD ini terlebih untuk pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial yang cukup rentan dengan bau Korupsi maupun Pungutan Liar (Pungli).

"Kita lakukan evaluasi agar Ketua BPD di setiap Desa mampu bekerja lebih maksimal agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan baik, karena bantuan ini sangat rentan dengan korupsi dan pungli,"jelasnya.

Kadis PMD Abdi jaya Pohan menerangkan, sebagai BPD harus serius mengawasi sehingga penyaluran bantuan sosial Covid-19 bisa tepat sasaran.

“Untuk itulah kita kumpulkan seluruh Ketua BPD agar mereka lebih paham tugas dan fungsinya dalam mengawasi pemerintahan desa,”ucapnya.

Selain itu, Abdi juga meminta agar setiap ketua BPD memberikan laporannya, tentang realisasi penyaluran bantuan sosial yang telah terlaksana, karena dengan dasar itu akan dapat titik terang permasalahan disetiap Desa.

“Laporan dan masukan dari Ketua BPD terkait penyaluran bansos tahap realisasi bansis ini sangat kita butuhkan, Dikarenakan banyaknya laporan yang masuk kepada kita tentang adanya masalah, Untuk itu seluruh Ketua BPD kita minta fakta-fakta di lapangan apakah sesuai atau tidak penyalurannya,”tutupnya. (anditan)