MONITORRIAU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan bantuan Mahkamah Agung (MA) serta lembaga peradilan lainnya untuk bersama-sama mengerjakan agenda transformasi Indonesia.

"Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh tanah air Indonesia," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) RI tahun 2021 secara virtual, Selasa (22/2/2022).

Kepala Negara menerangkan bahwa peran MA sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung tranformasi Indonesia.

"Dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya, serta memberi efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang menciderai rasa keadilan," kata Jokowi.

"Selain itu model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan. Mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, mengedepankan restoratif justice untuk perkara pidana serta proses dialog yang melibatkan pelaku korban dan pihak terkait secara profesional tranparan dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud," tambahnya.

Jokowi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mengawal beberapa tranformasi penting yakni meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia sentris, memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat.

"Mendukung UMKM naik kelas antaralain melalui digitalisasi, memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyehatkan dan mensejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan dan memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim kita bisa lestari dan mensejahterakan rakyat," jelasnya.

Jokowi menambahkan bahwa transformasi juga dilakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, diregulasi dan debirokratisasi.

Lalu dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa serta memberantas tindak pidana korupsi.

"Semua agenda tranformasi tersebut tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah oleh eksekutif saja. Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif," ungkapnya.*** (Okezone)