MONITORRIAU.COM - Jelang pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Kura-kura Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, mendapat penjagaan ketat dari Paspampres, Selasa (16/8/2022).

Sejumlah aparat Keamanan dari kepolisian dan TNI juga berjaga-jaga di sekitar area kompleks parlemen Senayan Jakarta dari ring terluar hingga yang ada di sekitar gedung kura-kura.

Tampak sejumlah mobil huru-hara dan sejumlah kendaraan lapis baja dari kedua instansi tersebut berjaga-jaga di sekitar Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat.

Sejumlah awak media juga tampak sudah menempati sejumlah pos di sepanjang lobby Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan yang sudah ditentukan petugas.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal Indonesia di lokasi, tampak dua buah helikopter TNI Angkatan Udara (AU) sudah berada di lapangan pendaratan di sebelah Gedung kura-kura.

Dari informasi yang didapatkan, helikopter tersebut merupakan salah satu moda transportasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Sebagaimana diketahui, Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2022 memiliki sejumlah agenda:

1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 oleh Ketua MPR RI

2. Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara

Kemudian untuk Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan agenda:

1. Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR RI

2. Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-77

Lalu dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda:

1. Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 oleh Ketua DPR RI.

2. Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya.

3. Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Presiden RI kepada Ketua DPR RI dilanjutkan dengan Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan dan Dokumen pendukungnya serta surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI.*** (okezone)