PEKANBARU (MR) - Guna mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang ada di Kota Pekanbaru, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (7/2/2017) siang menggelar hearing terbuka dengan pihak Ombudsman RI Provinsi Riau. Hearing langsung dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Hotman Sitompul, didampingi Ida Yulita Susanti, Sri Rubiyanti, Nasruddin Nasution, dan turut hadir juga Wakil DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga. 

Dimana dari hearing ini diketahui, Kepatuhan Pemerintah kota Pekanbaru dalam pelayanan publik mendapat kategori sedang atau berada pada zona kuning. Sepanjang tahun 2016, Ombudsman RI Provinsi Riau mencatat ada 203 pengaduan yang dikeluhkan oleh masyarakat Riau, 50 di antaranya ada di Kota Pekanbaru.

50 pengaduan yang ada di Kota Pekanbaru ini, merupakan pengaduan yang terbanyak yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman. "Artinya Pemko Pekanbaru adalah pemda yang paling banyak yang diadukan oleh masyarakat kepada ombudsman, pada umumnya pegaduan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan juga soal pertanahan," ungkap Kepala Ombudsman RI Provinsi Riau, Ahmad Fitri.

Sementara itu, satu persatu anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru memaparkan terkait pelayanan publik yang selama ini dikeluhkan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD Kota Pekanbaru, mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, perizinan hingga persoalan sampah.

Seperti yang disampaikan oleh Nasruddin Nasution, pihaknya di DPRD Kota Pekanbaru ini mengaku, hingga saat ini persoalan dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah masih menjadi polemik di tengah masyarakat. "Setiap tahun itu kita masih saja menerima laporan dari masyarakat terhadap berbagai dugaan pungutan liar di sekolah, ini tidak pernah hilang terutama saat peneriamaan siswa baru, kemudian ada juga istilah uang les yang dinilai pemaksaan, dimana kalau tidak bayar nilainya rendah atau tidak naik kelas," ungkap Nasruddin.