JAMBI (MR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Jambi menggelar rapat koordinasi (Rakor) untuk membahas soal penyelesaian pekerjaan proyek Pelabuhan Ujung Jabung. 

Rakor ini dilaksanakan secara tertutup di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (06/06/2023). 

Adapun pihak lain yang ikut dihadirkan ialah dari Kemenhub RI, Kemen PUPR RI dan DPR RI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjungjabung Timur (Tanjabtim). 

Berdasarkan informasi dari Dinas Kominfo Provinsi Jambi, rapat ini dilaksanakan berkaitan dengan penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjabtim, Provinsi Jambi. 

Prayek ini dinilai telah mengalami kendala dalam proses pembangunannya. Sehingga sampai saat ini pekerjaan proyek belum rampung.  

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan bahwa rapat ini memang dilaksanakan berkaitan dengan rencana penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung. Karena proyek ini telah mengalami kendala dalam segi pembangunannya. 

"Kami bersama KPK dan pihak terkait membahas soal penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung. Dimana selama ini mengalami kendala-kendala yang menghambat proses pembangunan", kata Al Haris.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang menyebabkan tertundanya penyelesaian proyek diantaranya tentang status pelabuhan dan adanya miskomunikasi status tanah.

"Tentu disini kita tidak ingin uang negara yang cukup banyak itu menjadi sia-sia dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi prinsipnya kita akan meneruskan penyelesaian yaitu dengan mempercepat prosesnya dan meneruskan yang sudah ada", tutupnya. (Rizal Ependi - Jambi)