DUMAI (MR) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penyaluran dana transfer ke daerah di wilayah Riau Pesisir per 31 Mei 2023 mencapai sebesar Rp2,5 triliun. 

Melalui dana APBN, pemerintah juga mempercepat progress program pengembangan UMKM melalui Digital-Marketplace dan realisasi program pembiayaan pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

Kepala KPPN Dumai, Bapak Sukirno menyampaikan informasi mengenai Belanja APBN dan penyaluran dana transfer ke daerah sampai dengan 30 April 31 Mei 2023. 

Selain itu,dipaparkan juga mengenai progress program pemerintah terkait pengembangan UMKM melalui Digital-Marketplace dan realisasi program pembiayaan pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

" Secara keseluruhan, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Riau Pesisir per 31 Mei 2023 mencapai sebesar Rp2,5 triliun. Nilai ini naik signifikan sebesar Rp0,6 triliun dibandingkan realisasi pada akhir bulan April 2023 sebesar Rp1,9 triliun," ujar Kepala KPPN Dumai, Sukirno, Ahad (18/6). 

Diterangkan Sukirno, nilai serapan tersebut mencakup belanja pemerintah pusat untuk kantor vertikal Kementerian/Lembaga di daerah sebesar Rp389,19 miliar atau 37,75 persen dari pagu sebesar Rp1,03 triliun dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,14 triliun atau 32,14% dari alokasi sebesar 6,67 triliun. 

"Penyaluran TKD pada tahun 2023 dilaksanakan melalui KPPN Dumai yang mencakup dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusu (DAK), Hibah ke daerah, Insentif Fiskal, dan dana desa," kata Sukirno.   

Diterangkan Sukirno, secara rinci, realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Riau Pesisir terbagi menjadi empat jenis belanja, yakni realisasi dari belanja pegawai sebesar Rp199,63 miliar atau 39,44 persen dari pagu sebesar Rp506,2 miliar. 

Realisasi belanja barang sebesar Rp175,53 miliar atau 39,71 persen dari pagu sebesar Rp442,08 miliar, realisasi untuk belanja modal sebesar Rp11,62 miliar atau sebesar 15,14 persen dari pagu sebesar Rp76,76 miliar dan belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp2,39 miliar atau sebesar 39,76 persen dari pagu sebesar Rp6,02 miliar, tambahnya. 

" Satker kantor daerah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi unit dengan tingkat persentase serapan anggaran tertinggi yakni mencapai 63,05 persen. Tingginya penyerapan lembaga tersebut dikarenakan tahapan Pemilu tahun 2024 sudah berjalan, sehingga kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan tahapan tersebut cukup tinggi," lanjut Sukirno. 

Lebih lanjut dikatakan Sukirno, secara keseluruhan, realisasi anggaran sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar 37,75% belum mencapai target nasional triwulan II 2023 sebesar 47,5%. Terdapat gap kurang minus sebesar 9,76% sehingga diharapkan diakhir periode triwulan II 2023 atau di bulan Juni dapat diakselerasi sehingga sesuai target nasional. 

"KPPN Dumai sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang menyalurkan dana APBN terus melakukan koordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satker KL dan Pemerintah Daerah terkait akselerasi belanja APBN Kementerian Lembaga dan penyaluran Tranfser ke Daerah," tambahnya. 

Semakin cepat pelaksanaan kegiatan atas beban APBN, maka diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa APBN sebagai katalisator pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. 

Untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayah Riau Pesisir, Pemerintah terus berupaya menggalakkan program pembiayaan kepada pelaku usaha melalui program KUR dan UMI. KUR disalurkan melalui perbankan, sedangkan UMI disalurkan melalui Lembaga Non Perbankan. 

"Sampai dengan 31 Mei 2023, progress penyaluran program pembiayaan KUR di wilayah bayar KPPN Dumai mencapai Rp454,4 miliar kepada 5.611 debitur, capaian ini mengalami kenaikan nilai sebesar 19,14 persen dan kenaikan debitur sebesar 20,18 persen dari yang sebelumnya di akhir April 2023 sebesar Rp381,1 miliar dengan 4.669 debitur," terang Sukirno. 

Sedangkan progress penyaluran UMI juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari jumlah transaksi maupun debitur, yakni naik sebesar 437,5 persen dari sebelumnya pada 30 April 2023 sebesar Rp1,56 miliar dengan 291 debitur menjadi Rp8,4 miliar dengan 1.742 debitur di akhir Mei 2023, pungkasnya. (Rls)