ROHIL (MR) - Pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat koordinasi bersama masyarakat nelayan dan unsur terkait lainnya di Kecamatan Palika terkait bahan bakar minyak (BBM) solar subsisi langkah, Kamis  (31/8/2023).

Camat Pasir Limau Kapas (Palika), Suwarno S.Kom, di ruang kerjanya, menyampaikan apun beberapa tuntutan yang disampikan mahasiswa mewakili masyarakat nelayan, kata Suwarno, mereka menginginkan agar pemerintah membentuk satu badan pengawasan dalam penyaluran bahan bakar BBM solar bersubsidi kepada masyarakat nelayan.

"Setelah melalui musyawarah yang kita lakukan, masyarakat nelayan dan mahasiswa memaklumi dan menerima alasan teknis apa yang disampaikan oleh pihak Dinas Perikanan maupun dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Pasar Rokan Hilir," katanya.

Rakor dihadiri Endang selaku Kepala Bidang dari Dinas Perikanan, kemudian ada Kabid dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindaksar), Kepolisian Sektor Panipahan, Danposal Panipahan, Danposramil dan Tokoh Masyarakat Palika dan unsur terkait lainnya.

Hasil dari rapat koordinasi yang dilakukan disepakati dalam pengurusan rekomendasi (rekom) untuk pengambilan minyak solar subsidi dapat dipermuda. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) agar menyurati pihak Pertamina dan BPH Migas agar Kecamatan Palika mndapatkan kuota subsidi tambahan.

Menurut data yang diterima dari Dinas Perikanan dan Disperindagsar Kabupaten Rokan Hilir, Camat Suwarno menambahkan, adapun kuota untuk nelayan di Palika sebanyak 475 ribu liter perbulan. Sementara, yang masuk untuk disalurkan oleh Pertamina ke SPBU di Kecamatan Palika baru 250 ribu liter perbulan, sehingga masih memgalami kekurangan sebanyak 200 ribu liter perbulan.

Setelah dilakukan rapat koordinasi, diharapkan kepada semua pihak dapat memaklumi mengapa masyarakat nelayan kita di Kecamatan Palika masih mengalami kekurangan bahan bakar solar, karena mata pencarian masyarakat di Kecamtan Pasir Limau Kapas memang rata-rata adalah nelayan.

"Untuk itu kami berharap kepada Dinas Perindagsar dan Dinas Perikanan  dapat bersuara untuk menambah kuota bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Palika," pungkasnya.