ROHIL (MR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat paripurna penyampaian jawan Bupati Rokan Hilir terhadap pandangan umum frsksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor DPRD Rokan Hilir, Bagansiapiapi, Selasa (5/9/2023) malam.

Dalam jawabannya, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengapresiasi yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan melalui jurubicaranya terhsdap opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Riau telah disampaikan sebelumnya, Pemkab Rokan Hilir kembali mengucapkan terimakasih untuk mendapatkan WTP, yang menurut bupati tidak lah mudah.

"Perlu kerjasama yang sinergis untuk mempertahankan WTP untuk tahun selanjutnya," kata Bupati Rohil Afrizal Sintong, saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum setiap fraksi.

Bupati Afrizal Sintong memaparkan, pemerintah daerah melaksanakan program-program yang tepat guna dan tetat sasaran bersinergi dan terukur untuk kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir. Berkenan dengan pandangan fraksi golongan karya (Golkar) yang disampikan oleh juru bicaranya Aswin, SE terkait apresiasi opini WTP atas laporan keungan pemerintah daerah telah kami sampaikan kspada jawaban pandangan umum dari fraksi sebelumnya, terkait ingkat dari pelaksanaan program pemerintah daerah.

Yang pertama, melakukan pemantuan kinerja secara sistematis melalui aplikasi selenta, evaluasi dan monitoring, akuntabilitas kinerja. Kedua, hasil monitoring capaian kerja triwulan dua dijadikan analisa dan acuan untuk perumusan-perumusan bahan rencana kerja pemerintah daerah, jika belum tercapai maka direkomendasikan penyesuain target kinerja anggaran atau percepatan pelaksanaan program.

Terkait efesiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran pemerintah daerah sangat setuju dengan fraksi Golongan Karya terhadap penggunaan instrumen anggaran berbasis kinerja. Terkait dengan beberapa hal terkait dsngan pandangan umum fraksi, kami sependapat dengan apa yang disampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada umumnya serta melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara insentif melalui beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis, salah satunya memberikan pelayanan kepada wajib pajak guna mencapai kemandirian viscal.

Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaran pajak daerah, penggunaan aplikasi pajak daerah. Kedua, melakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan aparatur kepenghulun melalui dana pembagian sepuluh persen dari penerimaan pajak dan retribusi daerah. Ketiga, peningkatan kemampun sumber daya manusia, dengan peningkatan kemampuan kompetensi yang mengikut sertakan ASN, Bapenda dalam penagihan-penagihan, pemeriksaan dan kaji potensi pajak daerah atas tindak lanjut kerjasama tiga instansi atau pemerintah kabupaten rokan hilir, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Kementrian Keuangan.

Keempat, melakukan review terhadap penggunaan pajak parkir khususnya di lokasi pabrik kelapa sawit. Kelima, penghapusan denda pajak serta mempertimbangkan keberatan wjib pajak sesui aturan yang berlaku sehingga dunia usaha dapat berjalan dengan baik. Keenam, khususnya untuk pajak walet telah dilakukan pendataan secara bertahap di masing-masing kecamatan dan melakukan sinergitas dengan balai karantina hewan terkait dengan registrasi izin rumah penangkar walet BKSDA Dinas Kehutanan Provinsi Riau, terkait izin edar hasil panen walet.

Ketujuh, melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan secara insentif melalui beberapa kebijkan dan langkah langkah strategis serta berkoordinasi dengan OPD terkait, bersinergi dalam pengawasan, kolaboratif dan integratif atas optimalisasi pendapatan asli daerah terkait badan usaha milik daerah sebagai ujung tombak dan dalam peningkatan PAD tentunya pemda bersama-sama dengan segenap pengurus akan berusaha untuk terus meningkatkan PAD melalui Deviden sesuai dengan smanah peraturan perundang-undangan termasuk perda bahwa penilaian BUMD adalah untuk memberikan kontribusi peningkatan PAD mendorong perekonomian masyarakat dan daerah serta pemenuhan kebutuhan barang dan jasa masyarakat Rokan Hilir, upaya yang perlu dilakukan adalah melalui pembenahan, penerapan swakelola perusahaan yang baik melalui pembinaan dan pengawasan BUMD sehingga BUMD dapat mengelola dengan baik dan penuh kehati-hatian, mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), kata Bupati Rohil Afrizal Sintong, pemerintah daerah kedepannya akan melakukan evaluasi terhadap opd yng memiliki serapan anggaran yang masih cukup rendah. Berikut disampaikan atas pandangan umum dari fraksi Nasdem yang disampaikan jubir Sudirman. Terkait yang disampaikan oleh fraksi Nasdem terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerh yang diberikan oleh BPK RI perwkilan Provinsi Riau telah disampaikan sebelumnya dan kembali kami ucapkan terimakasih terkait setoran pendapatan daerah melalui penerimaan pajak retribusi daerah sebagainya telah di jawab pandangan umum fraksi sebelumnya.

Terkait aspek belanja daerah, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip efesiensi dsngan tetap pada kerangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat umum, pelaksanaan pembangunan insfratruktur secara merta, tepat sasaran dengan memperhatikan prioritas, azas mnfaat terhadap perekonomian masyarakat.

Selanjutnya disampaikan pandangan umum fraksi HANURA yang disampsikan oleh juru bicara Jefri Bhukhori terkait opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah telah disampaikan kepada pandangan umum fraksi sebelumnya untuk meningkatkan anggaran pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir akan mengupayakan peningkatan anggaran tersebut.

Berkenanan dengan pandangan fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicara oleh Evarinda, S.Pdi terkait apresiasi opini WTP atas laporan keungan pemerintah daerah telah disampaikan kepada pandangan umum fraksi sebelumnya terkait sumber-sumber PAD telah di jawab dari pandangan umum fraksi sebelumnya terkait orientasi belanja pemerintah daerah akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesejahteraan dengan semangat afirmasi yang kuat.

Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dengan tegas menyampaikan, terkait SILPA, kedepan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki serapan anggaran yang masih cukup rendah.

Selanjutnya Bupati Afrizal Sintong ampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi PAN yang disampaikan lewat jubir Hamida terkait apresiasi opini WTP laporan keuangan pemerintah daerah telah disampaikan pada pandangan umum fraksi sebelumnya terkait belanja operasional yang tereleasisasi jauh lebih besar daripada belanja modal.

Untuk menanggapi pandandangan umum dari fraksi PAN terkait dengan kebijakan untuk pelaksanaan efisiensi pada belanja pegawai dengan tidak merekrut pegawai honor terkecuali dari tenaga guru dan tenaga kesehatan.

Pada prinsipnya, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam merekrut tenaga honor telah sesui dan sejalan dengan harapan yang disampaikan fraksi PAN diman pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada dua tahun terakhir merekrut tenaga honor berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendasar, yakni dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakar Rohil baik di bidang pendidikan dan di bidang Kesehatan.

Masih kurangnya tenaga pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan teknis mengacu kepada nalisa jabatan dan anlisa beban kerja serta memperhatikan rencana kebutuhan formasi pegawai yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terkait peningkatan ekonomi dapat dilakukan, salah satunya cara mengurangi jumlah pengangguran, maka pemerintah dapat berperan aktif dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi putra putri daerah Kabupaten Rokan Hilir agar peluang kerja terutama pada perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Rokan Hilir agar dapat di isi oleh putra-putri daerah Rohil.

Terkait hal-hal yang telah dilakukan dinas tenaga kerja Kab Rohil dalam membangun dan mengurangi masalah pengangguran, antara lain. Kesatu, telah dilkukan kerjasama melalui mekanisme dana CSR dengan Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dilkukan sejak tahun 2022 dimana telah difasilitasi pelatihan-pelatihan untuk masyarakat Rokan Hilir usia produktif, usia kerja melalui lembaga pelatihan se- Kabupaten Rokan Hilir dengan total peserta pelatihan sebanyak seratus dua puluh dua orang.

Kerjasama ini kemudian berlanjut di tahun 2023 dan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang diajak bekerjasama sebanyak sepuluh LBK dengan total peserta sebanyak dua ratus orang. "Adapun LPK ini terdiri dari LPK komputer, LPK penjahit, LPK Bahasa Ingris dan LPK teknisi sepeda motor," terangnya.

Lebih jauh, Disnaker telah melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan lokal yang tersebar di Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat memprioritaskan dan menerima tenaga kerja lokal bekerja pada perusahaannya. Hal ini ditindak lanjuti oleh perusahaan dengan mengirimkan informasi tentang lowongan kerja pada perusahaannya secara berkala setiap tahunnya ke Dinas Tenaga Kerja dan selanjutnya Disnaker menginformssikan lowongan kerja tersebut kepada pencari kerja di Dinsnaker Kabupaten Rokan Hilir.

Disnaker telah beberapa kali membuat rencana kerja terkait pengurangan angka pengangguran, namun karena terbatsnya anggaran, rencana kegiatan kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan. Terkait perbaikan insfrastruktur di daerah sentra produksi sangatlah penting, ini bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk kelancaran akses trsnsportasi bagi pembeli maupun petani dalam membawa hasil pertanian sehingga harga jual komoditi pertanian cukup baik.

Terkait pendistrian obat, terkait pemakaian obat puskesmas, polindes, puskesdes, dapat mengambil dan menambah obat barang habis pakai di puskesmas yang diketahui kepala puskesmas, dan masalah peralatan medis murah serta rencana kebutuhan obat di Dinas Kesehatan tergantung kesediaan anggaran. Terkait pendidikan, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk para guru di semua jenjang pendidikan tahun 2024.

Bupati Rohil, menyampaikan jawaban terhadap fraksi PKS terkait  opini WTP telah di jawab terhadap dana perimbangan telah di jawab pada fraksi sebelumnya mengawasi dan memonitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran. Rapat paripurna di pimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Rokan Hilir H Abdullah dari Fraksi Golkar didampingi para Wakil Ketua DPRD Rohil beserta Anggota DPRD Rohil lainnya berakhir pada pukul 23.00 WIB. (Wisman)