KEPRI (MR) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk segera mencopot Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rabu 04/06/2025

Desakan ini dilontarkan menyusul adanya dugaan ketidak profesionalan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Diskominfo, yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tegas nya,

“Fauzan  menilai PPTK publikasi Diskominfo Kepri telah bertindak tidak profesional, cenderung tertutup, dan tidak transparan dalam menjalankan tugasnya. Ini mencederai semangat reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik,” tegas Ketua DPD AKPERSI Kepri kepada media.ini

Ketua AKPERSI Kepri juga menyebut bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari insan pers dan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta kurangnya akses informasi dalam pelaksanaan program-program di Diskominfo Kepri.

“Sebagai asosiasi yang menaungi insan pers, kami berkewajiban menyuarakan kebenaran dan memastikan bahwa prinsip good governance dijalankan. Bila perlu, kami akan mengambil langkah hukum jika Gubernur tidak segera melakukan evaluasi dan tindakan tegas,” ujarnya.

DPD AKPERSI Kepri meminta agar Gubernur Ansar segera mengevaluasi kinerja Diskominfo Kepri dan mencopot PPTK yang diduga menjadi sumber masalah. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Diskominfo Kepri terkait desakan ini. (  Ruddi)