JAKARTA (MR) - Untuk menghindari salah pengambilan keputusan, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menghimbau Pemerintah dan instansi terkait agar tidak menggunakan data waktu tunggu petikemas atau dwelling time impor yang sempat diungkapkan manajemen Pelindo II, pada triwulan pertama tahun ini.

Hal ini menanggapi kekeliruan pernyataan manajemen Pelindo II yang menyatakan dwelling time impor sudah 2,7 hari namun kenyataannya masih lebih dari 3,9 hari.

"Seharusnya pakai data yang valid dari Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebagai lembaga yang netral," ujar zaldy di Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.

Menurut Zaldy, akibat dari kesalahan data tersebut, Pemerintah Jokowi kerap salah dalam melihat dwelling time sejak awal. "Jangan lihat hanya dari fisik (petikemas). Bisa jadi petikemasnya sudah keluar dari pelabuhan tapi dokumen impornya belum beres," kata Zaldy.

Menurut dia, dalam hal ini, pemerintah dapat menaruh perhatian dan jangan pelit untuk investasi sistem informasi dan tehnologi (IT) di pelabuhan Indonesia termasuk di Pelabuhan Priok.

Zaldy menyarankan agar dwelling time impor ideal untuk jalur hijau dan kuning bisa mencapai 1 hari dan jalur merah 1 minggu. Akan tetapi, jangan sampai upaya mengurangi dwelling time yang dilakukan Pelindo II menjadi langkah pragmatis dan malah menambah ongkos logistik.

"Kalau dwelling time dibikin cepat tapi peti kemas hanya dipindahkan ke depo diluar pelabuhan justru ongkosnya malah lebih mahal bagi importir," kata Zaldy.

Dikonfirmasi Bisnis, Manajemen PT.Pelindo II menyatakan, saat ini BUMN tersebut sedang fokus untuk menurunkan biaya logistik pada terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Direktur Operasi dan Pengembangan Sistem Informasi Tehnologi PT.Pelindo II, Prasetyadi mengatakan yard occupancy ratio atau YOR di tiap terminal peti kemas yang melayani ekspor impor di Pelabuhan Priok saat ini, kondisinya masih relative rendah yakni rata-rata 30-40 persen.

“Sebaiknya saat ini kita fokus bagaimana menekan biaya logistik di Priok. Artinya sekarang ini isu-nya bukan lagi soal dwelling time namun bagaimana upaya kita bersama dalam menekan biaya biaya logistik di pelabuhan,” ujarnya.*** (tempo)