TANJUNGPINANG (MR) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan. Kali ini, sorotan datang terkait dugaan tertutupnya informasi mengenai kerja sama media, yang dinilai seolah-olah dipilah dan dipilih oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Publikasi, Basorrudin.

Sejumlah awak media mengaku kesulitan menemui Basorrudin untuk meminta penjelasan langsung. Beberapa kali mereka mendatangi kantor Diskominfo Kepri di Dompak pada jam kerja, namun tidak pernah berhasil bertemu. Upaya menghubungi melalui telepon maupun pesan singkat WhatsApp juga disebut tidak mendapatkan respons.

Rudi, salah satu awak media, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap tersebut. “Kami sangat menyayangkan. Padahal dana publikasi yang dikucurkan sangat besar, sekitar Rp6 miliar lebih,” ujar Rudi saat ditemui di salah satu kedai kopi di Batu 10, Rabu (6/8/2025).

Ia menilai, ketertutupan informasi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja Diskominfo Kepri. Karena itu, Rudi berharap Gubernur Kepri Ansar Ahmad dapat memberikan teguran dan menyikapi persoalan ini dengan serius.

“Besar harapan kami kepada Gubernur Kepri untuk bertindak tegas. Jika dibiarkan, apa yang dilakukan PPTK publikasi Diskominfo Kepri bisa mencoreng nama baik Gubernur,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfo Kepri dan Basorrudin belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan ini. (rd)