Bea Cukai Dumai Cetak Rekor 2025, Penerimaan Negara Tembus Rp8,96 Triliun dan Gagalkan Narkoba Ratusan Miliar
DUMAI (MR) - Kinerja Bea Cukai Dumai sepanjang tahun 2025 mencatatkan capaian luar biasa. Realisasi penerimaan negara melonjak hingga Rp8,96 triliun atau setara 569 persen dari target Rp1,57 triliun. Selain sukses dari sisi fiskal, pengawasan dan penegakan hukum juga diperketat melalui ratusan penindakan, termasuk penggagalan penyelundupan narkotika bernilai ratusan miliar rupiah.
Capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan media gathering Bea Cukai Dumai yang digelar Kamis (12/2/2026) siang sebagai bentuk transparansi publik sekaligus penguatan sinergi dengan insan pers.
Dari sisi penegakan hukum, Bea Cukai Dumai mencatat sedikitnya 151 penindakan sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, terdapat 10 kasus narkotika prioritas dengan barang bukti antara lain 135.599 gram sabu, 115.000 butir ekstasi, serta ribuan gram zat berbahaya lainnya.
Nilai total barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp526,7 miliar, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp1,37 miliar. Seluruh perkara telah diproses hingga tahap P-21, dan upaya ini disebut turut menyelamatkan sekitar 1,27 juta jiwa dari ancaman peredaran narkoba.
Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) Bea Cukai Dumai, Dedi Husni, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan media massa.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sinergi seluruh pihak, khususnya rekan-rekan media. Bea Cukai Dumai berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pelayanan demi menjaga penerimaan negara serta melindungi masyarakat,” ujar Dedi.
Ia menambahkan bahwa pengawasan ketat akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang ilegal yang berpotensi merusak pasar domestik serta menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
Dengan torehan penerimaan negara yang jauh melampaui target serta penindakan hukum yang agresif dan terukur, Bea Cukai Dumai menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga perbatasan, melindungi masyarakat, sekaligus menopang kekuatan fiskal nasional. (*)
