PEKANBARU (MR) – Anggota DPRD Riau, Ikbal Sayuti, menilai program peremajaan (replanting) kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum dapat berjalan maksimal. Hal ini disebabkan infrastruktur perkebunan kelapa di daerah tersebut belum tertangani dengan baik, khususnya tanggul dan sistem tata kelola air.

Politisi PPP dari Daerah Pemilihan (Dapil) Inhil itu mengatakan, persoalan replanting kelapa tidak semata-mata soal bantuan bibit dan pupuk. Lebih dari itu, kondisi lahan yang terdampak banjir akibat rusaknya tanggul dan saluran air menjadi persoalan mendasar yang harus dibenahi terlebih dahulu.

“Inhil memang dikenal sebagai daerah penghasil kelapa terluas di dunia dan memiliki potensi yang sangat besar. Namun keberkahan itu belum sepenuhnya dirasakan petani karena banyak lahan terdampak banjir akibat tanggul rusak dan sistem tata air yang tidak berjalan maksimal,” kata Ikbal, Rabu (25/2/2026).

Infrastruktur Jadi Kunci Keberhasilan

Ikbal menjelaskan, banyak lahan kelapa di Inhil terendam banjir karena tanggul yang rusak serta sistem saluran air dan pintu air yang tidak berfungsi optimal. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka program replanting dikhawatirkan tidak akan membuahkan hasil maksimal.

“Program yang dibuat itu peremajaan, artinya bantuan bibit, mungkin pupuk, atau perbaikan lahan lama. Tapi persoalan kelapa di Inhil bukan hanya soal bibit. Infrastruktur perkebunan kita yang bermasalah,” tegasnya.

Ia berharap sebelum dilakukan penanaman bibit baru, pemerintah terlebih dahulu membenahi tanggul, saluran, dan pintu air di kawasan perkebunan rakyat.

“Kalau tidak diperbaiki tanggulnya, saluran, pintu airnya, percuma diberikan bibit. Tebang yang lama saja tidak cukup, harus dibangun dulu infrastruktur tata airnya,” ujarnya.

Alokasi 1 Juta Bibit Dinilai Belum Realistis

Ikbal mengungkapkan, dirinya bersama rekan-rekan Komisi II DPRD Riau telah mendatangi Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mempertanyakan efektivitas program replanting tersebut. Dalam skema yang ada, sebanyak 1 juta bibit kelapa akan dialokasikan untuk lahan seluas sekitar 27 ribu hektare.

Menurutnya, angka tersebut belum sepenuhnya realistis jika melihat kondisi riil di lapangan. Pasalnya, luas lahan bermasalah akibat kerusakan infrastruktur cukup besar dan memerlukan penanganan terlebih dahulu sebelum proses peremajaan dilakukan.

Ia juga menyebut, data detail terkait lahan bermasalah yang diminta dari dinas perkebunan kabupaten maupun provinsi masih sulit terpenuhi karena kompleksitas persoalan di lapangan.

Perbedaan dengan Replanting Sawit

Lebih lanjut, Ikbal membandingkan program peremajaan kelapa dengan peremajaan kelapa sawit. Menurutnya, replanting sawit relatif lebih mudah karena lahan umumnya masih dalam kondisi baik dan hanya tanaman tua yang perlu diganti.

“Kalau sawit lahannya masih bagus, tinggal tebang dan tanam baru. Kelapa berbeda. Kalau infrastruktur tidak dibenahi, replanting tidak akan berhasil,” pungkasnya.

Ia pun berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyinergikan program peremajaan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur perkebunan, agar potensi besar kelapa di Inhil benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani. (*)