DUMAI (MR) — Pemerhati lingkungan Akhmad Khadafi mendorong Pemerintah Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai duduk bersama Pertamina untuk membahas dan memberikan kepastian hukum terhadap nama Kilang Minyak Putri Tujuh sebagai bagian dari identitas sejarah Kota Dumai.

Khadafi menegaskan, nama Putri Tujuh bukan sekadar nama fasilitas industri. Nama tersebut telah tercatat dalam prasasti yang menyebut Kilang Minyak Puteri Tujuh, diresmikan 8 September 1971 oleh Presiden Soeharto. Pada 8 September 2026, sejarah tersebut telah mencapai 55 tahun. 

“Putri Tujuh adalah bagian dari sejarah Dumai. Karena itu, Pemerintah Kota, DPRD dan Pertamina harus duduk bersama untuk menjaga, mengakui dan memberikan kepastian hukum terhadap nilai sejarah nama tersebut,” tegas Khadafi.

Menurutnya, pengakuan tersebut penting agar sejarah industri minyak, budaya Melayu, masyarakat dan perkembangan Kota Dumai dapat terdokumentasi serta diwariskan kepada generasi mendatang.

Khadafi berharap momentum 55 tahun Kilang Putri Tujuh menjadi awal penyusunan kajian sejarah dan pembahasan resmi antara Pemko Dumai, DPRD, Pertamina, akademisi, budayawan dan masyarakat.

 “Ini bukan untuk mengubah atau mempertentangkan keberadaan Pertamina. Justru Pertamina adalah bagian dari sejarah Dumai. Yang harus kita lakukan adalah memastikan sejarah itu tidak hilang,” ujarnya.

“KILANG PUTRI TUJUH BUKAN SEKADAR NAMA PUTRI TUJUH ADALAH BAGIAN DARI IDENTITAS SEJARAH KOTA DUMAI UNTUK ANAK CUCU KITA KELAK”